Zubaidah Pertanyakan Alasan Pengangkatan Mahyuni Sebagai Pj Kades Tabuyung

Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) Zubaidah Nasution mempertanyakan alasan Bupati H. M. Ja’far Sukhairi mengangkat Kepala Puskesmas Singkuang dr. Mahyuni sebagai penjabat (Pj) kepala desa Tabuyung.

Zubaidah menilai, alasan pengeluaran SK Pj tersebut atas dasar permintaan BPD yang mengajukan satu nama, yakni dr. Mahyuni justru menimbulkan tanda tanya dan polemik baru.

“Pengusulan satu nama dari BPD ini menurut kita kurang bijak. Terlebih yang diusul adalah dr. Mahyuni yang notabene Kapus Singkuang. Apalagi saat ini konsentrasi Bu Dokter sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai target akreditasi nasional,” katanya ketika dihubungi di Panyabungan, Sabtu (16/7).

Anggota fraksi Partai Golkar ini menambahkan, penunjukan Pj keenam ini sejak Mazli Lubis mengundurkan diri pada 2017 silam menimbulkan kesan pemerintah daerah tidak peduli dengan situasi pemerintahan Desa Tabuyung.

“Enam kali penunjukan penjabat. Penunjukan Pj yang silih berganti sudah pasti akan membuat roda pemerintahan desa tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Meskipun penunjukan dr. Mahyuni berdasarkan rekomendasi BPD Tabuyung, jelas Zubaidah, bukan berarti Bupati tidak bisa memberikan pertimbangan dan arahan.

“Aneh juga kita lihat BPD ini. Kenapa hanya nama itu yang diajukan?” tanya Zubaidah.

Ketua KPPG Madina ini pun meminta pemerintah mencari solusi terbaik secepatnya sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan desa dan target capaian Puskesmas Singkuang.

“Dengan begitu seringnya pergantian penjabat dan kita tahu anggaran pilkades itu ada, dinas terkait bisa mencari rujukan atau langsung perintah bupati melalui perbub atau apa agar diselenggarakan saja pilkades untuk mendapatkan kepala desa yang defenitif,” terangnya.

“Tapi, kalau memang harus Pj juga, Bupati bisa, kok, mencari ASN lain yang tugasnya tidak seurgen Kapus itu. Ada banyak ASN di Muara Batang Gadis atau putra-putri Desa Tabuyung yang bisa diangkat bupati,” lanjutnya.

Zubaidah berharap polemik yang muncul akibat pengangkatan dr. Mahyuni segera menjadi atensi Bupati sehingga tidak terjadi benturan pekerjaan yang justru bisa menyebabkan tak tercapainya target pembangunan desa dan akreditasi puskesmas. (RSL)