Siabu (HayuaraNet) – Warga Hutapuli, Kecamatan Siabu, yang tergabung dalam Forpera menyurati Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dengan maksud menolak kehadiran PT Sorikmas Mining di desa mereka.
Dalam surat yang ditandatangani 264 warga tersebut meminta 3 hal kepada Pemkab Madina. Pertama, hutan di wilayah Hutapuli tidak membutuhkan reboisasi dan rehabilitasi karena masih utuh, hijau, dan sedang tidak kritis.
Kedua, masyarakat khawatir perpindahan PT Sorikmas Mining dari Gunung Siayo ke Gunung Hutapuli membawa dampak buruk seperti banjir, longsor, sungai menjadi keruh, bau, dan sebagainya.
Terakhir, masyarakat yakin masa depan generasi mereka akan terancam akibat dampak aktivitas perusahaan.
Selain diajukan kepada Bupati Madina, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRD, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kapolres, Kejari, Ketua PN, Camat Siabu, Dan Ramil 12 Siabu, dan PT. Sorikmas Mining di Bukit Malintang.
Selain itu warga juga menyoroti adanya wacana pembukaan jalan dengan eskavator.
Pihak perusahaan melalui Humasy Hendra menyampaikan, PT Sorikmas Mining tidak sedang membuka jalan selebar 6 meter menggunakan eskavator.
“Tidak ada PT. Sorikmas Mining buka jalan, bukan kita. Saat ini kita baru sosialisasi untuk reboisasi, tidak ada aktivitas PT.Sorikmas Mining di Desa Hutapuli,” ujar Hendra.
Untuk diketahui, Komisi VII DPR RI melalui RDP dengan Dirjen Minerba telah merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk menutup perusahaan tambang tersebut. Rekomendasi penutupan itu karena PT Sorikmas Mining tak kunjung produksi meski telah beraktivitas dalam kurun waktu 24 tahun.
“Untuk meningkatkan pendapatan negara dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, maka Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining mengingat dalam kurun waktu 24 tahun pihak perusahaan belum melakukan kegiatan produksi apa pun,” kata Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman, Senin (23/5) lalu. (RSL)
