Panyabungan (HayuaraNet) – Unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Mandailing Natal (Madina) tepatnya di depan gedung DPRD, Panyabungan, Jumat (9/9). Mahasiswa yang berunjuk rasa langsung diterima Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis dan mengajak para demonstran masuk ke ruang rapat Paripurna DPRD Madina.
Dalam orasi dan penyampaian tuntutan di ruang Paripurna DPRD, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menyampaikan 6 poin tuntutan.
Adapun keenam tuntutan tersebut yakni, penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), mendesak pemerintah memberantas mafia minyak dan gas (migas), dan penundaan proyek strategi nasional dengan pengalihan dana untuk subsidi BBM.
Berikutnya, mahasiswa meminta pemerintah transparan dalam pendataan dan penyaluran anggaran subsidi. Terakhir, meminta Pemkab Madina menanggulangi dampak kenaikan harga BBM utamanya dalam ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua HMI Madina Muhammad Riswan mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM karena akan memberatkan rakyat Indonesia, utamanya golongan menengah ke bawah.
“Saat kita mau bangkit, di saat itu pula pemerintah menaikkan harga BBM,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kebijakan ini, jelas Riswan, akan menimbulkan efek domino dalam hal kenaikan harga, termasuk harga sembako.
Sementara itu, Erwin Efendi Lubis mengungkapkan, DPRD Madina jauh-jauh hari telah meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM.
“Meski demikian, aspirasi adik-adik mahasiswa ini tetap kita sampaikan kepada DPR RI karena tuntutan ini juga tuntutan kita dan masyarakat,” sebutnya.
Unjuk rasa tersebut berjalan damai dan berakhir dengan penandatanganan kesepahaman antara mahasiswa dengan DPRD Madina. (RSL)
