Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua Komisi IV DPRD Mandailing Natal (Madina) Nisad Sidik Nasution mengatakan akan memanggil kepala-kepala puskesmas dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) untuk menggelar rapat di gedung wakil rakyat pada Jumat (20/10). Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut kunjungan lapangan komisi tersebut beberapa hari lalu.
“Jumat ini akan kami undang kapus dan DPPKB untuk rapat. Terkait stunting juga. Rapat ini akan digelar secara terbuka,” kata Nisad, Rabu (18/10).
Ketua PAN Madina menerangkan, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan Komisi IV selama pengumpulan data di lapangan, termasuk jawaban koordinator kecamatan yang hampir serupa. “Terus ada yang tidak sinkron antara penjelasan dinas KB dengan keterangan koordinator atau kader desa,” terangnya.
Nisad menuturkan, Komisi IV telah turun menjumpai koordinator dan kader desa di beberapa kecamatan seperti Panyabungan, Panyabungan Barat, Panyabungan Utara, Lembah Sorik Marapi, Muara Sipongi dan Kotanopan. Untuk yang belum bisa dikunjungi telah disampaikan agar hadir pada rapat Jumat (20/10) ini.
Satu yang menjadi perhatian Komisi IV adalah Kecamatan Muara Sipongi yang tahun lalu ada temuan BPK. Dia mengatakan koordinator tidak bisa menghadirkan kader desa.
Nisad menegaskan, rapat ini sengaja disiapkan terbuka agar program pengentasan stunting di Madina bisa diketahui publik secara jelas. “Itu juga kalau ada yang tidak sinkron keterangan pihak-pihak yang dipanggil biar masyarakat melihat dan menilai,” sebutnya.
Ketua PAN Madina menuturkan, pengelolaan anggaran stunting dan hasil yang terlihat di lapangan telah menjadi perbincangan masyarakat, termasuk mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. “Itu makanya kami terdorong untuk melakukan rapat dengan mereka,” tuturnya.
Terkait aksi mahasiswa yang direncanakan berlangsung di gedung DPRD sore ini, Nisad mengaku telah mengetahui. “Ya. Sudah tahu. Ini juga sebenarnya menjadi semacam desakan bagi kami untuk membuka hasil tinjauan lapangan ke publik,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali berunjuk rasa dan meminta wabup Atika menjelaskan penanganan stunting di Bumi Gordang Sambilan. Bahkan mereka dengan tegas meminta perempuan lulusan UNSW Australia itu berdebat.
Dalam pandangan mahasiswa, penanganan stunting dengan anggaran yang besar di Madina carut marut. Hal ini dibuktikan dengan adanya bayi yang meninggal dunia akibat menderita gizi buruk sebelum sempat diberikan pertolongan atau perawatan.
Aliansi tersebut akhirnya diterima wabup Madina. Namun, pertemuan yang berlangsung di ruang Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu tak bisa diliput media.
Para jurnalis yang sejak awal menantikan pertemuan ini ternyata tak diberi kesempatan untuk meliput secara langsung. “Belum ada perintah,” kata salah seorang personel Satpol PP yang berjaga di pintu ruangan.
Usai memasukkan sejumlah mahasiswa, personel tersebut menutup pintu ruangan. (RSL)
