Panyabungan (HayuaraNet) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Jafar Sukhairi Nasution menepis anggapan adanya ketimpangan alokasi pembangunan antar wilayah di Madina. Dia menyebut pemerintah berusah membagi alokasi anggaran yang adil untuk pembangunan di seluruh wilayah Madina, termasuk Pantai Barat.
“Kami tetap berusaha melakukan konsep pembagian alokasi anggaran yang adil bagi seluruh wilayah Kabupaten Madina. Jadi, tidak ada pilih kasih. Semua berdasarkan pertimbangan yang baik,” katanya ketika dimintai keterangan terkait munculnya desakan pemekaran Pantai Barat, Kamis (8/12).
Meski demikian, Sukhairi tak memungkiri bahwa pembangunan tidak bisa dilaksanakan secara serentak karena keterbatasan anggaran. Dia mengklaim semua usulan menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Tahun 2023 nanti ada 12 paket pembangunan untuk Pantai Barat dengan sumber dana APBD Madina. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran BKP untuk beberapa titik di wilayah Pantai Barat,” ungkapnya.
Terkait pemekaran Pantai Barat dari kabupaten induk, Sukhairi menekankan Pemkab Madina terus memantau perkembangan dan regulasi pembentukan daerah otonom baru (DOB). “Berkasnya sudah di DPR RI. Jadi, pada dasarnya pemerintah mendukung pembentukan DOB Pantai Barat,” jelasnya.
Terkait kesiapan daerah seperti fasilitas perkantoran, Bupati Sukhairi mengaku perencanaan pembangunan kabupaten baru itu telah disapkan dengan Natal sebagai ibu kotanya.
“Pemkab Madina sudah menerima hibah dari tokoh masyarakat sebagai bagian dari rencana awal pemekaran, seperti pertapakan kantor bupati 18,4 hektare di Bukit Bandera,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara meminta Pemkab Madina menyikapi desakan pemekaran kabupaten dengan keikhlasan dalam membangun daerah sehingga bisa meminimalisir kesenjangan infrastruktur.
“Rasa keikhlasan itu menurut masyarakat Pantai Barat hilang dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, seolah-olah hanya mau manisnya saja,” katanya yang dihubungi di kediamannya, Panyabungan, Kamis (8/12) pagi.
Senada dengan Arsidin, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menyebutkan pemekaran Pantai Barat sebagai DOB semata-mata untuk kemaslahatan orang banyak. Maka dari itu, semua pihak sudah semestinya ikhlas.
Ketua DPD Partai Gerindra Madina ini menerangkan, dengan luas wilayah Madina yang mencapai 10 persen dari luas Sumatera Utara sangat tidak mungkin di-cover APBD yang hanya senilai Rp1,6 triliun. (RSL)
