Panyabungan (HayuaraNet) – Aksi teror terhadap pelamar PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kian hari kian menyeramkan. Sebab tak hanya peserta, orang tua pelamar pun mendapatkan hal serupa.
Hal itu disampaikan salah satu pelamar yang ikut unjuk rasa menuntut pembatalan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) yang dijumpai di Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Madina, Sumut, Jumat (12/01).
Pelamar tersebut menjelaskan, orang tuanya ditelepon seseorang dan meminta agar anaknya mengurungkan niat mengikuti demo, jika tidak maka SK honorer untuk tahun 2024 tidak dikeluarkan. “Itu artinya saya akan diberhentikan jadi honorer yang berarti saya tidak mendaftar PPPK tahun ini,” katanya.
Dia mengaku tertekan dengan cara-cara yang dipakai pemerintah untuk mengintimidasi peserta. “Masa orang tua juga ikut diteror. Padahal, kan, kami hanya menuntut pembatalan SKTT yang kami duga penuh kecurangan,” terangnya.
Pelamar yang telah mengajar sekitar 10 tahun ini menerangkan, ada beberapa pejabat pemerintah dan tokoh di Madina saat itu sedang mengumpulkan beberapa peserta di satu tempat. “Saya dengar juga ada yang dipanggil dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB,” sebutnya.
Hal serupa disampaikan pelamar lain. Dia mengaku benar dipanggil oleh pejabat tinggi pemerintah dan tokoh yang sama melalui koordinator wilayah. “Sama, saya juga menerima intimidasi serupa, SK tidak dikeluarkan,” katanya.
Namun, guru yang telah mengabdikan diri lebih dari 10 tahun ini mengaku langsung dihubungi pihak tersebut, bukan melalui orang tua sebagaimana peserta sebelumnya. “Langsung ke saya, bukan melalui orang tua,” tutupnya.
Sebelumnya, salah satu juru bicara guru honorer yang mengaku dicurangi Kartika Pandiangan menyatakan bahwa sejumlah peserta demontrasi menerima pesan berbentuk intimidasi dan ancaman. “Datang dari koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan kepala sekolah,” katanya, Sabtu (06/01).
Kartika menjelaskan, intimidasi itu bertujuan agar guru honorer mengurungkan niat melakukan aksi demontrasi lanjutan pada hari ketujuh sejak rekomendasi DPRD Madina dikeluarkan.
Dia menuturkan ancaman itu mengarah pada pemecatan sebagai guru TKS dan penghapusan data dapodik (data pokok pendidikan). “Lebih parah, intimidasi itu menjurus kepada pribadi dan keluarga para peserta aksi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Peserta PPPK Madina Tahun 2023 mengatakan tidak akan memaafkan perlakuan pemerintah daerah yang ditengarai melakukan kecurangan dalam seleksi ASN tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Solidaritas Guru Tertindas (Sodigas) Madina Rahmad Mora Pulungan di hadapan Sekda Alamulhaq Daulay saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Madina, Sumut, Rabu (10/01).
Dalam aksi unjuk rasa kali ini, peserta masih dengan tuntutan yang sama, yakni pembatalan nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) yang disebut sebagai akar masalah terjadinya dugaan kecurangan. Namun, para guru terlihat kurang puas karena tidak bisa bertemu dengan Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution.
“Kami minta kepada Pak Sekda untuk melakukan panggilan video dengan Pak Bupati agar kami bisa secara langsung menyampaikan aspirasi kami ini,” tegas Mora.
Menanggapi hal itu, Alamulhaq mengaku tak bisa sembarangan menelepon bupati. Ada etika yang harus dijaga.
“Kami ini etikanya hanya nilai satu (1) sebagaimana hasil SKTT. Kami tidak beretika, jadi tolong telepon bupati,” teriak pengunjuk rasa dengan nada sarkastis. (RSL)
