Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua DPC PPP Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Muhammad Irwansyah Lubis mengatakan, sektor pertanian merupakan prioritas di Madina, untuk itu pemerintah harus gerak cepat mencari solusi dari rusaknya saluran irigasi yang menyebabkan ribuan hektare sawah tak bisa ditanami.
Hal itu disampaikan Irwan menanggapi rusaknya dua saluran irigasi di Madina, yakni irigasi Batang Gadis di Panyabungan dan irigasi Batang Angkola di Siabu. Permasalahan ini telah menjadi perhatian tersendiri bagi banyak orang.
“Kedua irigasi itu harus segera diperbaiki, harus dituntaskan secepatnya demi kesejahteraan petani,” katanya di Panyabungan, Madina, Sumut, Minggu (26/2).
Irwan menekankan Pemkab Madina harus memanfaatkan pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional besok, Senin (27/2), di Jakarta, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mendorong para tokoh berbicara kepada kementerian terkait atau Presiden RI. Terlebih, sebelumnya baik dari Pemkab Madina, DPRD Madina, dan anggota DPRD Sumut telah menyurati BWS II Sumut, tapi belum ada solusi konkret.
Desakan tokoh-tokoh itu, menurut Irwan, akan mendorong percepatan perbaikan sebab apabila menunggu proses penyelesaian mengikuti sistem WBS II Sumut akan melalui proses yang lama dan memakan waktu yang tidak sebentar.
Irwan khawatir pembiaran terhadap masalah ini akan mengganggu perekonomian petani yang menggantungkan pengairan sawah dari dua irigasi itu.
“Peran kedua irigasi ini dalam mengairi persawahan di sekitaran Siabu dan Panyabungan sangat penting,” tegasnya.
Irwan menyebutkan, dengan desakan kepada pemerintah pusat bukan tak mungkin perbaikan irigasi bisa segera direalisasi karena terjadi akibat bencana alam.
“Bisa saja diusulkan menggunakan dana TT APBN atau kebijakan pemerintah pusat lain. Terpenting dapat segera teratasi,” ujar mantan anggota DPRD Madina ini.
Irwan menerangkan, apabila Pemkab Madina berhasil mendesak pemerintah pusat akan menjadi hal yang menggembirakan bagi petani. Selain untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, bergeraknya pertanian di dua wilayah itu dipandang dapat mengatrol harga beras di Madina yang kian melambung.
“Kalau perlu, pemda fasilitasi petani untuk mengadu secara langsung ke Presiden. Toh, daerah lain pernah mencoba dan berhasil,” tutup mantan aktivs HMI ini. (RSL)
