Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua Pengurus Cabang Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Mandailing Natal (PP Madina) Ahmad Sarqawi Nasution mempertanyakan transparansi nilai wawancara seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kab Madina, Sumut.
Sarqawi mengaku heran dengan langkah KPU Madina yang tidak mengeluarkan hasil wawancara. Sementara hasil seleksi administrasi dan nilai tes tertulis dimuat di website KPU dan laman Facebook KPU Mandailing Natal.
“Cara KPU yang terkesan tertutup dan tidak mempublikasikan nilai wawancara menimbulkan banyak kecurigaan publik. Apalagi sebelumnya sudah marak keluhan adanya indikasi kecurangan, suap, dan titipan selama proses seleksi,” katanya sesuai rilis yang diterima HayuaraNet, Kamis (26/1).
Sarqawi menilai, sebagai penyelenggara yang independen semestinya KPU transparan dalam perekrutan badan ad hoc KPU. “Transparansi perekrutan itu mutlak karena KPU ini adalah institusi yang profesional independen. Kalau seperti ini ada kesan KPU bisa diintervensi dan sarat titipan elite dalam rekruitmen PPS,” ujarnya.
Bendahara Karang Taruna Madina mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan adanya rekomendasi dari PPK kepada KPU dengan hasil wawancara memuaskan, tapi dalam praktiknya rekomendasi tersebut banyak yang tidak diakomodir oleh KPU tanpa alasan jelas.
“Perlu diingat, yang mewawancarai peserta adalah PPK, bukan KPU. Mereka yang tahu nilai peserta, maka dari itu ada rekomendasi. Tetapi, rekomendasi itu tidak diindahkan KPU tanpa alasan yang jelas. Hal ini memperkuat adanya permainan dan indikasi kecurangan untuk meloloskan titipan tertentu,” terangnya.
“Misalnya, kami terima laporan ada rekomendasi PPK di posisi 2 tidak lulus. Sementara 1 dan 3 lulus, kalau acuannya adalah nilai maka semestinya yang tidak lulus sesuai rekomendasi adalah nomor 3 bukan nomor 2,” lanjutnya.
Maka dari itu dia merasa KPU perlu menjelaskan kepada publik metode apa yang digunakan dalam penentuan lulus tidaknya peserta jadi anggota PPS. Sapma PP juga meminta transparansi hasil wawancara oleh PPK dan rekomendasi calon PPS dibuka ke publik.
“Kalau ada indikator, apa indikatornya? Ketidakjelasan ini telah menimbulkan kegaduhan. Lihat saja komentar masyarakat di postingan medsos KPU terkait kelulusan PPS itu, hampir semuanya meluapkan kekecewaan,” ujarnya.
“Untuk itu, kami minta KPU agar segera memberikan jawaban sehingga tidak ada saling curiga di tengah-tengah peserta. Apalagi PPS ini, kan, pesertanya dari desa/kelurahan yang sama,” sebutnya.
Sarqawi juga mempertanyakan kinerja Bawaslu Madina yang terkesan tak ambil pusing dengan semua kegaduhan yang terjadi.
“Bawaslu ini pun tidak jelas apa kerjanya. Apakah mereka benar-benar mengawasi proses seleksi atau justru hanya tidur dan menunggu laporan di atas meja,” tegasnya.
Sarqawi mengutarakan, seharusnya Bawaslu jemput bola dan melakukan pengawasan secara ketat, terlebih seleksi badan ad hoc diduga sarat titipan dan indikasi kecurangan.
“Apa harus ada laporan dulu baru Bawaslu bekerja? Isu suap atau mahar dan titipan dengan dalih rekomendasi selama seleksi sangat marak, bahkan media pun memberitakan, tapi Bawaslu hanya diam,” tutupnya. (RSL)
