Jakarta (HayuaraNet) – Organisasi nirlaba Madina Care langsung merespon formasi PPPK 2024 yang diterima Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut. Mereka menilai seleksi tahun ini momentum memenuhi janji meritokrasi dan menghilangkan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) untuk menyaring calon ASN yang kompeten.
Respon langsung itu disampaikan Founder Madina Care Wadih Al Rasyid Nasution via aplikasi WhatsApp, Selasa (19/03).
Wadih mengatakan, perolehan 1.900 formasi dari 2.000 yang diusulkan pemerintah daerah harus disyukuri. Namun, dia mewanti-wanti agar seleksi tahun ini diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa ada embel-embel SKTT yang ditengarai menjadi sumber masalah seleksi tahun lalu.
“Tetapi, kalaupun panselda ngotot memberikan tes tambahan, harus transparan dan nilainya bisa diakses seluruh peserta seleksi,” ujarnya.
Dia mencontohkan pelaksanaan CAT yang nilainya langsung keluar usai ujian dan disertai sertifikat. “Ini untuk meminimalisasi kecurangan. Jadi, yang lolos nanti adalah orang yang layak dan kompeten,” terangnya.
Dia menilai pelaksanaan tes yang terbuka akan menghasilkan calon pegawai pemerintah yang benar-benar andal secara akademik dan profesional. “Jadi, yang lulus bukan lagi semata mengandalkan uang,” tegasnya.
Di sisi lain, alumni SMA Negeri 1 Panyabungan ini mengingatkan calon peserta untuk tidak terbuai dengan janji-janji calo yang bisa menjamin kelulusan. “Saudara-saudara kita yang honorer agar lebih cerdas dan tidak sembarangan menitipkan uang terima kasih,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendapat 1.900 dari 2.000 formasi yang diusulkan untuk seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tahun 2024. Dari jumlah itu, 780 di antaranya merupakan formasi guru.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution didampingi Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lis Mulyadi dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Syahnan Pasaribu saat menggelar keterangan pers di ruang kerja wakil bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Pambangunan, Panyabungan, Selasa (19/03).
“Ada beberapa formasi yang belum disetujui BKN, utamanya di formasi teknis. Guru juga awalnya diajukan 850,” kata wabup.
Dia mengungkapkan, Pemkab Madina tak hanya membuka formasi untuk PPPK, tapi juga CPNS. “Berdasarkan surat Menteri PAN-RB nomor B/1006/M.SM.01.00/2004 CPNS untuk kesehatan 156, teknis 266, untuk guru semua PPPK. Jadi, formasi CPNS tahun ini ada 422,” tambahnya.
Atika pun mengingatkan seluruh tenaga honorer untuk mengikuti perkembangan informasi seleksi CPNS dan PPPK 2024 di Madina dari sumber resmi, dalam hal ini pemerintah daerah. (RSL)
