Panyabungan (HayuaraNet) – Rapat tindak lanjut pembangunan kebun plasma PT Rendi Permata Raya yang diikuti forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di aula kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, menemui jalan buntu. Dua pihak bersengketa, masyarakat dan perusahaan, tetap kekeh dengan pendapat masing-masing.
Bupati H. M. Jafar Sukhairi Nasution yang memimpin rapat menyampaikan, Pemkab Madina telah melakukan berbagai upaya agar perusahaan mau merealisasikan kebun plasma itu.
“Saya sudah sembilan kali bersua dengan pimpinan perusahaan. Meminta dan membujuk agar kebun plasma itu dibangun,” katanya, Jumat (24/3).
Menurut bupati, baru pada pemerintahan sekarang ada titik temu dengan perusahaan, berupa kesiapan pembangunan kebun plasma.
“MoU itu baru tercipta di pemerintahan sekarang. Jadi, jangan dibilang pemerintah keok di hadapan perusahaan,” tegasnya.
Bupati Sukhairi menerangkan, mediasi telah dilakukan beberapa kali dan pemerintah melalui Dinas Perizinan telah melayangkan dua kali surat peringatan. “Ini, kan, masalahnya hanya teknis, di dalam HGU atau di luar HGU plasma yang akan dibangun,” tambahnya.
Bupati juga meminta agar persoalan ini tidak ditumpangi tujuan politik atau sikap tendesius. “Yang kasihan masyarakat di sana yang tidak tahu apa-apa,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Hasil Sawit Bersama (KP HSB) Sapihuddin usai rapat mengatakan, pihaknya tidak merasa keberatan disalahkan oleh bupati. “Tidak apa-apa, tapi Pak Bupati mungkin tidak tahu masyarakat terus mendesak kami. Seakan-akan kami tidak bekerja,” jelasnya.
Sapihuddin menerangkan, masyarakat bukan tidak mau membuka ruang agar ada titik temu dengan perusahaan, tapi selama ini tidak ada kejelasan dari PT Rendi terkait pembangunan kebun plasma.
“50 persen di dalam dan 50 persen di luar, tidak masalah. Tapi, sampai hari ini perusahaan hanya menyampaikan akan membangun, sedang mencari lahan, yang intinya tidak ada kejelasan,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan masyarakat jelas menolak kalau perusahaan ngotot membangun plasma di luar Kecamatan Muara Batang Gadis karena tidak efisien dalam pengawasan.
Secara umum, jelas Sapihuddin, rapat yang diselenggarakan bukan mencari solusi justru menimbulkan persoalan lain. “Kalau sudah seperti ini, biarkan kami masyarakat mencari jalan sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis mengaku kecewa kepada manajemen perusahaan yang hanya mengirimkan satu administrator di tengah situasi genting seperti ini.
“Sampaikan ucapan terima kasih saya kepada manajemen perusahaan,” kata Erwin.
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres H. M. Reza Chairul AS, perwakilan Kajari Christopher B. Sinaga, Sekda Alamulhaq, Kadis Koperasi Mukhtar Afandi, Kadis Perizinan Faizal, staf khusus bupati Irwan Daulay dan Ali Mutiara, perwakilan perusahaan satu orang administrator, dan pihak KP HSB. (RSL)
