Panyabungan (HayuaraNet) – Rapat Koordinasi Pemerintah Desa yang berlangsung di Gedung Serbaguna H. Amru Helmy Daulay, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, pada Selasa (25/7) merupakan langkah dalam mempercepat saluran informasi dari kabupaten ke desa maupun sebaliknya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina Ahmad Meinul Lubis saat menyampaikan laporan panitia kepada Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
“Rakor ini untuk menampung kondisi dan isu yang berkembang di Mandailing Natal agar bisa langsung ke kepala desa,” katanya.
Meinul menambahkan, selama ini sering terjadi sumbatan informasi sehingga isu-isu terkait desa maupun gagasan yang muncul tidak tersampaikan dengan baik.
Melalui kegiatan ini, ke depan penyusunan APBDes bisa sinergi dengan RPJMD yang disusun oleh pemerintah daerah. “Termasuk nanti meminta pendampingan hukum untuk seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa,” tegasnya.
Meinul melihat, selama ini banyak penganggaran atau pembangunan di desa tidak sinkron dengan program prioritas pembangunan nasional dan daerah. “Untuk itu, saya harap nanti para kepala desa aktif bertanya,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Atika menyebutkan sejak dirinya dilantik baru kali ini ada acara rapat koordinasi pemerintahan desa. “Untuk itu mari kita sampaikan apresiasi kepada Dinas PMD atas inovasi ini,” katanya.
Pejabat yang baru saja menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara ini berpesan agar acara ini tidak dianggap sebagai formalitas, melainkan momentum menggali lebih dalam pengetahuan terkait pengggunaan dana desa untuk kemaslahatan masyarakat.
“Acara seperti ini harus rutin dilaksanakan,” sebutnya.
Atika mengingatkan agar kepala desa adaptif dan terbuka dengan informasi terkini, utamanya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pengggunaan dana desa.
Tak lupa, peraih dua rekor MURI ini meminta kepala desa agar lebih peka terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Kemudian, camat harus bisa menjadi pengawas dan pengayom bagi kepala desa di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai viral dulu baru kepala desa bergerak membantu masyarakatnya. Selama ini, pak bupati dan saya banyak mendengar kondisi masyarakat yang membutuhkan bukan dari kepala desa, tapi dari media,” ungkapnya.
Atika menambahkan, rapat koordinasi ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa terjalinnya komunikasi yang efektif antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.
“Program prioritas nasional maupun daerah bisa selaras dengan pembangunan di tingkat desa yang anggarannya bersumber dari dana desa,” terangnya.
Wakil bupati perempuan termuda di Indonesia ini menekankan kepada para kepala desa apabila timbul masalah segera koordinasi dengan pemerintah di atasnya.
“Ini ada Pak Novan (Kajari Madina-red) yang jadi narasumber. Aktif bertanya agar bapak ibu lebih paham peraturan dan hukum terkait pengggunaan dana desa,” tutupnya.
Acara ini melibatkan seluruh camat, kepala desa dan pendampinh desa se-Kabupaten Mandailing Natal serta, koordinator kabupaten dengan narasumber perwakilan BPKP Sumut dan Kepala Kejaksaan Negeri Madina Dr. Novan Hadian. (RSL)
