Panyabungan (HayuaraNet) – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) untuk mengungkap secara transparan data perusahaan lokal yang berbisnis dengan perusahaan, tanpa ada yang harus ditutupi.
“Kita minta data itu karena dalam rapat kemarin Bupati Sukhairi menyampaikan boleh mempertanyakan apa saja terkait SMGP. GPI hadir diwakili Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Media Roy Lubis juga telah mempertanyakan hal tersebut, tapi belum dapat jawaban,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kab Madina Panri Pausi Nasution.
Panri menjelaskan, data ini perlu disampaikan ke publik untuk meminimalisir asumsi liar tehadap dugaan konspirasi oknum pejabat Pemkab Madina. “Kasihan juga Pak Bupati dan Bu Wabup, dan Ketua DPRD terbawa-bawa pada situasi dan asumsi liar yang mendiskreditkan kapasitas mereka,” sebutnya.
Meski demikian, mantan Ketua Sapma Pemuda Pancasila ini menerangkan, persepsi negatif dan asumsi liar adanya dugaan keterlibatan pejabat yang berbisnis dengan perusahaan sehingga dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) di tengah insiden yang terjadi, tak bisa dihindari.
“Itu tidak bisa dihindari apa lagi hasil Pansus dan Tim Investigasi tidak pernah dipublikasi. Tidak adanya data pasti, asumsi masyarakat akan menjalar ke mana-mana. Apalagi dugaan ini juga muncul saat RDP DPR RI kemarin,” terangnya.
Panri memaparkan, dalam RDP DPR RI dengan Dirjen EBTKE usai insiden 21 Januari 2021 Hendrik Sitompul menilai diamnya Bupati dan Wakil Bupati memunculkan kesan negatif adanya dugaaan permainan ‘kongkalingkong’ antara pemerintah daerah dengan perusahaan.
“Untuk itulah kita minta data itu agar masyarakat secara langsung bisa melihat ada atau tidak ‘benang merah’ antara perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan SMGP dengan pejabat di daerah kita,” tegasnya.
Panri menguraikan, ada banyak bidang usaha yang jadi lahan bisnis di lingkaran PT SMGP seperti limbah, hotel, logistik, besi tua, konstruksi yang sudah viral dan menjadi isu tak enak di tengah masyarakat. Hal ini harus jelas diungkap ke publik agar masyarakat semakin yakin bahwa pemerintah dan legislatif ada di sisi mereka,” tambahnya.
Panri juga menyoroti tali asih yang menjadi salah satu topik hangat dalam rapat yang diselenggarakan di aula Kantor Bupati Madina, Rabu (21/9) kemarin.
“Istilah tali asih ini sangat menggelikan. Bayangkan perusahaan yang telah membuat keresahan justru dielu-elukan seperti hal yang suci. Tali asih itu bentuk kedermawanan, bukan ganti rugi,” imbuh Panri.
Pada bagian lain, dia juga menyesalkan pernyataan perusahaan yang tetap bersikeras tidak mengakui adanya H2S pada insiden berulang di PT SMGP.
“Kita juga minta Ketua Tim Investigasi Pemkab Madina Ibu Wakil Bupati secara sigap mengejar keterangan PT SMGP ini dengan mengumpulkan data dan fakta baik hasil laboratorium, investigasi Polda, keterangan medis dan lainnya,” tegas Panri.
“Apa penyebab sebenarnya insiden ini? Publik wajib tahu. Jangan tertutup dalam kasus ini, karena ditengarai bisa berimbas menjadi bom waktu,” tutup Panri. (RSL)
