Panyabungan (HayuaraNet) – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadinsu) wilayah Pantai Barat Sobir Lubis meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersikap arif dalam menangani polemik antara PT Rendi Permata Raya dengan masyarakat Singkuang I sehingga iklim investasi nyaman dan hak warga terpenuhi.
Hal itu disampaikan Sobir Lubis menanggapi unjuk rasa warga Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina, Sumut, di depan perkebunan PT Rendi.
“Hak rakyat harus dipenuhi dan polemik ini harus segera diselesaikan demi menjaga kondusifitas investasi di Madina,” kata pemilik Kampoeng Kaos Madina ini di Panyabungan, Rabu (29/3).
Sobir menerangkan, polemik yang berlarut-larut akan memantik konflik baru, bukan hanya antara masyarakat dengan perusahaan atau aparat pengamanan dengan masyarakat, tapi juga potensi kejadian serupa di desa lain.
“Apabila itu terjadi, yang rugi masyarakat dan Madina secara umum karena investor akan berpikir dua kali menanam modal di Bumi Gordang Sambilan. Padahal keberadaan mereka penting dalam memajukan ekonomi Madina,” tambahnya.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini meminta pimpinan DPRD secepatnya menandatangani rekomendasi komisi II yang meminta adanya pemberian sanksi administratif kepada perusahaan.
“Rekomendasi itu perlu segera ditindaklanjuti agar warga dan APH yang berjaga bisa pulang dan istirahat,” sebutnya.
Sobir juga meminta pemerintah bersikap tegas dan tidak terkesan mengedepankan kemauan perusahaan karena hal itu dapat menimbulkan persepsi buruk di mata masyarakat dan pengusaha.
“Kalau ada perusahaan yang terkesan diistimewakan, pengusaha lain akan cemburu dan ini memantik konflik baru dalam dunia usaha dan industri di Madina,” pungkasnya.
Patut diketahui, ratusan warga Singkuang I masih bertahan di depan perkebunan PT Rendi meminta perushaan memenuhi kewajiban membangun kebun plasma.
Unjuk rasa tersebut telah berlangsung selama 10 hari terakhir. Perjuangan warga pun telah mendapat simpati dari berbagai pihak. Bantuan materil dan moral mengalir dari berbagai lini. Bahkan ada yang mengadukan persolaan ini ke Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta. (RSL)
