Panyabungan (HayuaraNet) – Bulan lalu, tepatnya 5 Oktober 2023 Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) memanggil sejumlah camat untuk dimintai keterangan. Saat itu Kajari Novan Hadian menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk klarifikasi pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan kepala desa dan dana desa.
Namum, lebih satu bulan berlangsung belum ada kejelasan hasil klarifikasi tersebut. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madina Raskita Surbakti yang dihubungi, Senin (27/11), mengatakan proses pemeriksaan masih berlanjut dan sedang dalam tahapan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
Raskita menjelaskan, lambannya proses pemeriksaan terkendala sumber daya manusia (SDM) jaksa pidana khusus yang masih kurang. “Dan masih penyelesaian perkara penyidikan dan penuntutan,” katanya.
Namun, kasi Pidsus tidak menjawab pertanyaan konfirmasi lain, yakni ada tidaknya pihak lain yang turut dipanggil untuk pemeriksaan baik itu kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran maupun vendor kegiatan dimaksud.
Sementara itu salah satu camat yang berhasil dihubungi beberapa hari lalu membenarkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan itu. Namun, dia menjelaskan ujung dari pemeriksaan bukan terkait bimtek semata. “Ada hal lain yang dibicarakan. Kalian orang media pasti tahu itu,” katanya sembari meminta agar namanya tak dituliskan.
Sebelumnya, diberitakan beberapa camat dipanggil oleh Kejari Madina untuk dimintai keterangan terkit pelaksanaan bimtek dengan anggaran bersumber dari dana desa. Raskita saat itu menjelaskan pemanggilan dilakukan secara acak.
“Mereka belum bawa data, masih tahap klarifikasi dan kita lakukan secara random karena personel kejaksaan yang sedikit,” jelas kasi Pidsus, Selasa (10/10/23) lalu sebagaimana dikutip dari Mandailing Online, Senin (27/11).
Dalam keterangannya dia memaparkan ada lima bimtek desa yang resmi. Untuk itu, pihaknya perlu melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan dan legalitas lembaga pelaksana. (RSL)
