Panyabungan (HayuaraNet) – Beberapa orang dari luar birokrasi ditengarai punya andil dalam pergantian kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD dengan beberapa pihak terkait minimnya siswa di SDN Silogun dan SDN 221 Padang Bulan di ruang Komisi I DPRD.
Fakta itu terungkap berawal dari pengakuan Nurjannah Nauli yang mengaku telah menjabat selama 17 tahun di SDN 221 Padang Bulan.
“Saya sudah 17 tahun di sana dan sudah beberapa kali mengajukan pindah tempat kerja kepada Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Lama jabatan yang diemban Nur Jannah telah mengangkangi Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 dan menjadi perhatian Asmaruddin Nasution, anggo Komisi I dari fraksi Amanah Berkarya.
Asmar pun mempertanyakan beberapa hal kepada dinas pendidikan yang diwakili Kabid PTK Zulhamsyah.
“Pertama, ada banyak Plt. kepala sekolah dan kita tahu Plt tidak boleh menandatangani ijazah. Kedua, belakangan ada isu mahar kepala sekolah sampai 200 juta yang di SMP 2 dan SMP 1 itu,” sebutnya.
“Ketiga, ibu ini sesuai pengakuannya tadi sudah 17 tahun jadi kepala sekolah padahal dalam Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 jabatan maksimal kepala sekolah adalah 4 periode. Berarti 4 kali 4 tahun, 16 tahun,” lanjutnya.
Menanggapi itu, Zulham membenarkan ada banyak Plt. kepala sekolah di Madina dan bahkan ada beberapa yang telah menjabat Plt bertahun-tahun.
“Ini sudah saya data dan akan disampaikan kepada pimpinan agar nanti tidak terjadi masalah,” terangnya, Senin (1/8).
Terkait isu pembayaran jabatan kepala sekolah itu, jelas Zulham, ada pihak-pihak dari luar birokrasi yang punya kekuatan menentukan pergantian kepala sekolah.
“Isu itu benar, tapi kami (Dinas Pendidikan) tidak tahu menahu. Saya hanya seperti boneka di jabatan ini. Ada orang di luar birokrasi yang bisa menentukan pergantian kepala sekolah,” uajrnya.
Tak hanya itu, orang-orang di luar birokrasi ini pun mengetahui jumlah guru atau kepala sekolah yang akan pensiun.
“Mereka punya data itu,” terangnya.
Keterangan dari Zulhamsyah tersebut tidak diperdalam oleh Komisi I karena pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dijawab langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Lis Mulyadi Nasution.
“Kami minta ini disampaikan kepada kepala dinas, wakil bupati, dan bupati agar pendidikan kita benar-benar dibenahi. Seharusnya ini Kadis yang hadir,” tegas Ketua Komisi I Zubaidah Nasution.
Rapat tersebut dihadiri beberapa anggota Komisi I, yakni Asmaruddin Nasution, Zainal Abidin, Irfan Sukri Tanjung, dan H. Hamdani.
Sementara dari pihak pemerintah terlihat hadir Kabid PTK Disdik Madina Zulhamsyah, Camat Kotanopan Pangeran Hidayat, Camat Pakantan Nurhamidah, Korwil Kotanopan Wahdeni, Korwil IX Sri Wirna Hayati, Kepala SDN 221 Padang Bulan Nurjannah Nauli, dan Kepala Desa Padang Bulan Bahren Daulay. (RSL)
