Medan (HayuaraNet) – Musyawarah kerja wilayah I Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (Mukerwil I PPP Sumut) tak hanya membicarakan isu internal partai, tapi juga hal-hal eksternal. Salah satunya rekomendasi pencabutan izin PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) yang beroperasi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut.
Sorotan terhadap PT SMGP masuk pembahasan mukerwil setelah sebelumnya Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Madina Muhammad Irwansyah Lubis dalam pandangan umum menyampaikan telah banyak warga yang menjadi korban akibat aktivitas perusahaan panas bumi itu, termasuk korban jiwa.
Ketua Panitia Mukerwil H. Usman Sitorus menerangkan, terkait PT SMGP ada tiga rekomendasi yang disepakati. Pertama, pencabutan izin PT SMGP. “Kedua, pembuatan regulasi jaminan keselamatan masyarakat sekitar perusahaan, dan mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan seluruh proses hukum dari berbagai insiden yang terjadi,” tambah Sekretaris Wilayah PPP Sumut ini.
Pria yang akrab disapa Ustor ini menjelaskan, insiden dugaan kebocoran gas beracun yang terjadi di WKP SMGP telah disampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP H. M. Mardiono. “Saya dan Pak Irwansyah Lubis menyampaikan secara langsung dan beliau terkejut mendengar hal tersebut,” ujarnya usai penutupan Mukerwil, Minggu (9/10).
Ustor mengungkapkan, selain menyampaikan kejadian dugaan kebocoran gas, dia juga meminta Mardiono dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. “Untuk seterusnya beliau dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menindak dan mengevaluasi keberadaan perusahaan itu,” imbuhnya.
Sementara itu Irwansyah Lubis yang dihubungi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta mukerwil yang menunjukkan simpati dan empati kepada warga Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga yang menjadi korban paparan gas beracun milik perusahaan.
“Memang kejadiannya di Madina, tapi seluruh korban juga warga Sumatera Utara juga. Untuk itu saya meminta insiden di WKP PT SMGP ini tidak hanya menjadi isu lokal Madina, tapi harus jadi isu Nasional karena menyangkut nyawa manusia dan keselamatan warga yang terancam setiap saat,” tutupnya.
Untuk diketahui, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sumut melaksanakan Mukerwil I di Hotel Le Polonia, Medan selama dua hari (7-8 Oktober 2022). Acara ini dibuka langsung oleh Ketua DPP PPP H. M. Mardiono dan ditutup oleh Ketua DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap, Sabtu (8/10) sekitar pukul 23.00 WIB.
Selain isu PT SMGP, ada beberapa isu lain yang menjadi tema pembahasan selama musyawarah berlangsung. Salah satunya pembicaraan terkait calon presiden yang akan diusung partai berlambang Ka’bah itu. (RSL)
