Panyabungan (Hayuaranet) –
Desakan pergantian kepala OPD telah menyeruak di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya Ketua LSM Merah Putih Tabagsel Khairunnisah menyampaikan untuk memperoleh WTP, Bupati dan Wakil Bupati harus secepatnya mengganti sejumlah pejabat eselon II. (Malintang Pos, 21/5)
Lambatnya langkah Bupati dan Wakil Bupati nyatanya menimbulkan beragam persoalan di lapangan. Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Pemberitaan instansi yang dipimpin Parlin Lubis ini berkali-kali membuat masyarakat mengelus dada.
Dalam rentang satu bulan terakhir setidaknya ada beberapa kejadian yang dinilai mencederai demokrasi dan upaya-upaya menggerogoti dana desa. Mulai dari titipan foto 3 tokoh Mandailing Natal, pengadaan rompi covid-19, pengadaan bibit tak bersertifikat, sampai permintaan uang dengan dalih pengamanan kasus di Poldasu yang semuanya itu tidak pernah dibicarakan pada tingkat musyawarah desa.
Pun dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Beberapa bangunan krusial di Madina seperti jalan di tempat dan terkesan ada pembiaran.
“Mengenai tiang pancang yang berlebih, saya juga bingung kenapa tiap tahun berulang,” kata Kadis PUPR Rully Andry di hadapan Panja LKPJ Bupati sebagaimana dimuat Mandailing Online (19/5).
Satu institusi lain yang mendapat sorotan tajam adalah Dinas Pendidikan. Beragam isu menghantam institusi yang disiapkan untuk memajukan pendidikan di Bumi Gordang Sambilan ini. Salah satunya adalah adanya permintaan uang kepada para kepala sekolah untuk mengamankan jabatannya.
Malah dua hari belakangan muncul isu adanya pemihakketigakan soal ujian. Apa lacur kebijakan yang “tidak mendapat restu” Dinas Pendidikan ini memunculkan soal dan jawaban yang tidak sinkron. Ini bukan kali pertama, semester lalu pun demikian.
Pembelaan yang disampaikan Sekretaris Disdik Raja Nasution pun terkesan hanya lempar tanggung jawab.
Sebelumnya, pada April lalu organisasi mahasiswa AMPUN berulang kali melakukan demonstrasi di berbagai OPD. Para mahasiswa ini menduga telah terjadi upaya-upaya jahat dalam menggerogoti uang negara.
Tak hanya itu, langkah Bupati dan Wakil Bupati yang terkesan lamban ini justru terlihat seperti dibiarkan oleh partai pengusung dan tim pemenangan. Bahkan sempat berembus kabar ada beberapa TS yang ikut menggerogoti dana desa.
Dengan beragam permasalahan yang muncul dan tagline “Madina Bersyukur Madina Berbenah” yang digaungkan, sudah sepatunya Bupati dan Wakil Bupati mengambil langkah bijaksana untuk perbaikan. Jangan sampai tagline perubahan itu hanya menguap dan menjadi pajangan di jalanan kota Panyabungan. (Tim Redaksi)
