Panyabungan (HayuaraNet) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi tak hanya menyampaikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicanangkan sebesar Rp1,6 triliun, tapi juga beberapa program penting seperti peningkatan kualitas air minum dan proses pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Itu terungkap saat wabup memaparkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (23/11) pekan lalu.
Wabup menjelaskan, untuk peningkatan kualitas air PDAM Tirta Madina telah mengusulkan alternatif pembangunan sumber baru, yakni Aek Sirambas/Aek Sarir di Kecamatan Panyabungan Barat. Hal ini dilakukan untuk mengganti Danau Siombun yang sudah mulai tercemar limbah rumah tangga.
“Rencana prioritas PDAM Tirta Madina sudah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR untuk pengusulan ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR,” katanya.
Sementara untuk mewujudkan WPR di Bumi Gordang Sambilan, pemkab terus melakukan koordinasi dengan pemerintah di atasnya. “Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” tambahnya.
Terkait pembangunan ruas jalan, wabup menjawab dua ruas yang menjadi pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertama, ruas jalan Tangsi Atas-Simpang Bajole akan dianggarkan jasa konsultasi pada tahun 2024. Hasilnya akan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan fisik di tahun berikutnya.
Kedua, ruas jalan Maga-Tano Bato telah dimasukkan dalam anggaran tahun 2024. Adapun sumber dana pembangunannya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bonus produksi panas bumi.
Dia menambahkan, pemda terus berupaya menjemput anggaran ke pemerintah pusat. Untuk tahun 2024, kata wabup, Madina mendapat DAK di bidang kesehatan yang lumayan besar. Namun, dia tak memaparkan besaran anggaran tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotan banyak fraksi adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal. Pemkab Madina, jelas wabup, menargetkan PAD tahun 2024 sebesar Rp134,54 miliar atau naik 6,48% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk retribusi daerah dicanangkan sebesar Rp13,94 miliar. Jumlah tersebut meningkat 100,93% dari APBD 2023.
“Pemerintah terus berusaha melaksanakan optimalisasi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi melalui perbaikan tata kelola dan digitalisasi pendapatan daerah,” terangnya.
Keberadaan honorer juga menjadi hal yang disoroti dalam sidang tersebut. Wabup menerangkan, pemerintah pusat masih mengharapkan daerah untuk mengangkat honorer tanpa ada pengurangan gaji sesuai dengan rapat koordinasi Kebutuhan ASN Tahun 2024 bersama Kementerian PAN-RB ada 06 November 2023 lalu.
“Pemerintah daerah terus melakukan pemetaan jabatan PPPK yang bisa dipangku honorer melalui penyusunan kebutuhan ASN Pemkab Madina,” sebut wabup.
Di samping itu, Pemkab Madina disebutkan akan membeli tanah untuk perluasan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah sehingga memenuhi standar luasan yang dipersyaratkan. Namun, dia tak merinci harga dan luas tanah yang akan dibeli pemerintah itu.
“Kami berharap semuanya dapat dibahas pada rapat badan anggaran, untuk itu kami perintahkan seluruh OPD untuk berperan aktif dalam rapat-rapat selanjutnya,” tutup perempuan yang ditugaskan Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon kepala daerah Madina ini. (RSL)
