Panyabungan (HayuaraNet) – Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution yang menyebut banyak masyarakat belum memahami lingkup tugas Tim Investigasi Daerah untuk mengungkap kasus dugaan kebocoran gas H2S milik PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) terkesan kekanak-kanakan dan upaya membela diri.
Hal itu disampaikan Ketua Korps Pelajaran dan Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam (Kopma GPI) Madina Ahmad Farisi Daulay yang dihubungi di Panyabungan, Rabu (5/10).
Farisi menilai wakil bupati termuda se-Indonesia itu mendiskreditkan masyarakat karena sebelumnya Atika belum pernah menyampaikan kepada publik ruang lingkup tugas tim yang dipimpinnya.
“Banyak pertanyaan muncul di benak masyarakat. Pertama, dasar hukum pembentukan tim, kemudian SK-nya dari mana, siapa saja yang masuk tim, dan anggarannya dari mana? Ini tidak pernah dipublikasikan. Wajar masyarakat bingung dan banyak tanya,” katanya.
Farisi menjelaskan, dalam pemahaman masyarakat investigasi itu merupakan upaya mengungkap fakta-fakta tersembunyi dari sebuah kejadian untuk mengambil kesimpulan. “Terlepas apa tugas dan fungsi tim investigasi itu, seharusnya ada sesuatu yang mereka temukan untuk memutuskan rekomendasi,” jelasnya.
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada Padangsidimpuan ini menyebutkan, tim yang dipimpin Atika tersebut terkesan tertutup dan tak bisa bekerja secara maksimal. “Kita menduga masyarakat baru tahu tim ini ada ketika Wakil Bupati Atika menyampaikan rekomendasi 14 poin ke publik,” terangnya.
“Semua poin rekomendasi itu bisa dikerjakan di atas meja dan terkesan copy paste dari hasil investigasi EBTKE, bukan hasil investigasi di lapangan,” tambahnya.
Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMMAN) UIN Syahada Padangsidimpuan ini menuturkan, wajar kinerja tim investigasi dipertanyakan masyarakat sebagai implementasi akuntabilitas dan transparansi. “Atika sering teriak era transparansi telah dimulai di Madina. Kenapa sekarang dia merasa ‘kebakaran jenggot’ ketika masyarakat meminta dia transparan?” tuturnya.
Farisi berharap, Atika berlaku jujur dengan memaparkan hasil kerja tim investigasi, alih-alih hanya berupaya membela diri dengan alasan klasik.
“Faktanya hasil tim tersebut masih nol. Fakta yang ada hanyalah pembelaan diri secara sepihak, pengaburan makna investigasi dengan poin rekomendasi. Akibatnya masyarakat berasumsi liar termasuk menyangkutpautkan dengan bisnis-bisnis di perusahaan,” tutupnya.
Sebelumnya, beberapa media memuat pernyataan Wabup Atika terkait ruang lingkup tugas Tim Investigasi Daerah. Namun, pernyataan tersebut tidak menjawab pertanyaan substansial, yakni hasil kerja tim sehingga muncul rekomendasi. (RSL)
