Panyabungan (HayuaraNet) – Komitmen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bukan isapan jempol semata. Salah satunya dibuktikan dengan keseriusan berguru ke Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, sebagai salah satu daerah tetangga dengan PAD yang lebih tinggi.
Dalam kunjungan yang berlangsung pada pekan kemarin itu, Bapenda mempelajari banyak hal, termasuk regulasi yang mengatur berupa peraturan daerah.
Kepala Bapenda Madina Ahmad Yasir Lubis mengatakan tidak serta merta memilih Kabupaten Pasaman Barat sebagai tempat studi banding. Melainkan karena ada alasan tertentu berupa PAD yang tinggi dan geografis yang hampir sama dengan Madina.
“Mandailing Natal lebih dahulu mekar, lebih luas wilayahnya, dan lebih banyak potensi PAD-nya dibandingkan Kabupaten Pasaman Barat, tapi realisasi PAD-nya di sana lebih tinggi,” kata mantan kepala Dinas Pariwisata Madina ini di ruang kerjanya, Selasa (08/8).
Yasir menerangkan, di Pasaman Barat ada beberapa potensi yang benar-benar dimaksimalkan dengan dukungan peraturan daerah, seperti pajak galian C perkebunan dan pertambangan.
“Nah, biarpun perusahaan perkebunan dan pertambangan mengambil tanah timbun dari lahan mereka tetap dikenakan pajak, tentu lebih rendah dari yang biasa dan itu dikuatkan dengan perda,” jelasnya.
Dia menambahkan, perkebunan sawit yang memiliki pabrik sawit di luar HGU tetap dikenakan pajak. Untuk wilayah Madina, terangnya, kalau hal yang sama diterapkan setidaknya ada enam pabrik yang berpotensi menambah PAD Madina.
Yasir menjelaskan, dalam upaya meningkatkan capaian realisasi target PAD, pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait harus memaksimalkan setiap potensi pendapatan yang ada. “Mau tidak mau harus ada cara-cara baru agar pendapatan lebih maksimal,” lanjutnya.
Hal lain yang menjadi sorotan Bapenda saat berkunjung ke Pasaman Barat adalah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang pembayarannya sudah menggunakan metode meterisasi. Metode ini, sebut Yasir, lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
“Kalau seperti di Madina yang masih menggunakan MoU, berapa pun watt yang digunakan tetap dibayar sesuai kesepakatan,” sebutnya.
Yasir menuturkan, sampai saat ini pihaknya telah mengumpulkan hampir 2/3 dari target capaian PAD yang dibebankan. “Tapi, kami sengaja menaikkan target agar pendapatan daerah juga semakin tinggi,” tutupnya. (RSL)
