Panyabungan (HayuaraNet) – Sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Camat Ulu Pungkut, Kepala Desa Tolang Ahmad Mubin, anggota BPD Tolang, tokoh masyarakat, dan inspektorat menyikapi aduan masyarakat, Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) mengunjungi Desa Tolang, Kecamatan Ulu Pungkut, Madina, beberapa waktu lalu.
Kedatangan Ketua Komisi I H. Hamdani dan Wakil Ketua Zubaidah Nasution bersama staf komisi, dan tim dari Inspektorat Madina diterima oleh camat Ulu Pungkut, Pj. kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, beberapa tokoh masyrakat, guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan kader desa. Kedatangan rombongan ini untuk memverifikasi aduan masyarakat.
Zubaidah Nasution yang dihubungi di Panyabungan, Senin (27/3), membenarkan pihaknya melakukan tinjauan lapangan terkait aduan masyarakat Desa Tolang.
“Ya. Itu untuk verifikasi aduan masyarakat, termasuk juga pengadaan bibit sama-sama kami verifikasi dengan Inspektorat,” katanya.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini menerangkan, hasil verifikasi sesuai dengan laporan masyarakat, termasuk insentif guru MDTA, bilal mayit, dan guru Magrib Mengaji yang dianggarkan, tapi tidak dibayar sepanjang tahun 2022.
Lebih lanjut, ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Madina mengaku miris dengan kondisi para guru MDTA dan guru mengaji di desa tersebut.
“Hanya tiga juta enam ratus ribu untuk empat orang dalam satu tahun. Guru MDTA itu palang pintu generasi muda yang berakhlakul karimah,” ujarnya.
Zubaidah menerangkan, sesuai keterangan guru MDTA tahun-tahun sebelumnya insentif rutin diterima dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tapi tahun 2022 hanya Rp3,6 juta untuk empat orang dalam satu tahun.
“Apalagi Pak Sekda sempat bilang kalau dianggarkan tahun 2022 berarti akan dibayar, kalau tak dianggarkan berarti harus berlapang dada. Rasanya tidak adil bagi mereka,” terangnya.
Dia pun berharap Bupati H. M. Jafar Sukhairi Nasution benar-benar melakukan pengawasan terhadap perbup pengalokasian insentif guru MDTA ke dana desa.
“Kalau tidak bisa, kembalikan saja ke Kesra agar insentif mereka lebih terjamin. Miris rasanya di tengah program-program religius yang digagas pemerintah ada guru MDTA, bilal mayit, dan guru Magrib Mengajai yang terkesan terabaikan,” tutupya.
Sementara itu Ketua Komisi I H. Hamdani memaparkan, selain anggaran guru MDTA yang tak dibayarkan ada beberapa program lain setelah dicek dan diverifikasi benar sesuai aduan masyarakat. Antara lain, insentif kader desa, program lawan tangguh Covid, pembangunan gapura desa, sosialisasi wawasan kebangsaan, sosialisasi garda jaksa, peyuluhan hukum, dan insentif keagamaa.
“Program itu dianggarkan, tapi kuat dugaan tidak dilaksanakan. Aduan masyarakat dan semua benar, hanya kader desa yang berbayar Rp5 juta, tapi dianggarkan Rp14 juta,” tambahnya.
Terkait hasil verifikasi di Desa Tolang, Hamdani menyebut akan melakukan rapat lanjutan di Komisi I. (RSL)
