Panyabungan (HayuaraNet) – Kisruh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus berlanjut. Hari ini, Rabu (27/12), ratusan peserta yang tidak lulus pada seleksi tahun ini mendatangi gedung DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi.
Di hadapan para wakil rakyat itu, tangisan peserta yang didominasi guru honorer ini pun pecah. Mereka tak bisa membendung rasa kecewa dan kesedihan akibat adanya indikasi kecurangan dalam penambahan nilai lewat SKTT. Dalam orasinya para peserta meminta penghapusan nilai SKTT, mengembalikan nilai CAT BKN, melakukan perangkingan sesuai hasil CAT, dan meminta tranparansi penilaian SKTT.
Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis yang turun langsung menjumpai para guru honorer itu menjelaskan bahwa wakil rakyat akan berada di barisan peserta PPPK yang merasa terzalimi.
Erwin menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk dimintai penjelasan.
“Besok kami akan meminta alasan penyelenggara yang riil dan RDP ini terbuka untuk umum,” katanya didampingi Wakil Ketua Erwin Efendi Nasution dan beberapa anggota DPRD lainnya.
Ketua DPC Gerindra Madina ini menuturkan, hasil RDP ini nanti akan disampaikan kepada peserta dengan catatan apabila hasilnya tidak memuaskan, maka DPRD akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan hasil seleksi.
Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Usai menyampaikan aspirasi di hadapan anggota DPRD, peserta melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Madina. Kedatangan para guru itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Atika Azmi meskipun sempat tertunda beberapa saat. “Kami mohon keluarlah Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati,” kata koordinator aksi melalui pengeras suara.
Setelah mendengarkan keluhan dan ketidakpuasan peserta atas hasil seleksi yang diumumkan Pemkab Madina, wakil bupati memberikan penjelasan bahwa peserta yang telah lulus passing grade akan diusulkan untuk diangkat menjadi ASN tanpa ujian. “Suratnya sudah ada, ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan-RB,” katanya.
Terkait ketidakpuasan peserta terhadap penilaian SKTT, wabup Madina mengaku akan memanggil instansi terkait dan panitia seleksi daerah untuk duduk bersama sehingga pertanyaan peserta bisa dijawab. “Kami akan rapatkan ini segera,” sebutnya.
Peserta yang merasa dicurangi tidak puas dengan jawaban tersebut. Meskipun audiensi telah ditutup Asisten Sahnan Batubara dan para pejabat telah meninggalkan lokasi, guru-guru yang tidak terima dengan hasil seleksi tetap di lokasi menunggu Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution. (RSL)
