Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H. Aswin Parinduri turut angkat bicara terkait polemik anggaran penangan stunting di kabupaten ini. Dia pun meminta pemerintah memublikasikan anggaran yang digelontorkan pemerintah terhadap program nasional itu, mulai dari APBN, ABPD provinsi, dan APBD Kabupaten.
Hal itu disampaikan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini menyikapi banyaknya pemberitaan yang mempertanyakan transparansi pemerintah terkait anggaran stunting. “Itu uang rakyat, bukan milik pribadi atau pejabat. Jadi, sudah semestinya dibuka secara terang-benderang,” katanya, Senin (27/11).
Pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut ini menambahkan, tak hanya jumlah anggaran yang harus dipublikasikan pemerintah, tapi juga penggunaan anggaran. “Untuk apa saja anggaran itu juga harus dipublikasikan,” ujarnya.
Aswin Parinduri mengungkapkan, Partai Golkar Madina akan mendesak Pemkab Madina untuk membuka anggaran dan pembelanjaan dana stunting mengingat hal ini merupakan isu sensitif karena menyangkut masa depan bangsa.
“Isu stunting ini merupakan salah satu yang mendapat perhatian lebih dari Pak Presiden Jokowi. Kenapa? Karena menyangkut masa depan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Untuk itu, dia pun telah memerintahkan Fraks Partai Golkar DPRD Madina untuk mengawal dan mendorong publikasi penanganan stunting di Madina. “Sebagai ketua partai, saya sudah komunikasikan kepada ketua fraksi agar ini dikawal. Pengawasan pengggunaan anggaran merupakan bagian dari tugas mereka sebagai anggota legislatif,” tambahnya.
Aswin menekankan, penanganan stunting harus dilaksanakan dengan serius, terlebih Madina termasuk daerah dengan penderita stunting yang cukup tinggi. “Berapa yang telah ditangani, di mana saja yang ada anak menderita stunting, berapa yang terdiagnosis stunting, ini pun harus dibuka,” tutupnya.
Penanganan stunting di Madina dalam beberapa waktu ke belakang menjadi sorotan publik. Pasalnya banyak yang menilai ada hal-hal yang disembunyikan oleh pejabat terkait. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Ketua Percepatan Penanganan Stunting Atika Azmi yang mengaku tidak mengetahui besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Wakil bupati itu berkali-kali menegaskan hal tersebut, baik kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut keterbukaan informasi penanganan stunting dan anggarannya maupun kepada wartawan yang beberapa kali meminta penjelasan. (RSL)
