Panyabungan (HayuaraNet) – Pernyataan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis dipandang sarat kontroversi dan terkesan tidak objektif dengan menyebut adanya pihak luar, dan kepentingan kelompok. Sebelum menyampaikan hal itu, semestinya ketua DPRD lebih dahulu bersikap objektif.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Madina Muhammad Irwansyah Lubis menanggapi konfrensi pers Ketua DPRD, Senin (19/9) kemarin.
“Kalau dari pernyataannya, malah beliau (Ketua DPRD-Red) yang saya nilai tidak objektif dengan langsung memberikan tudingan-tudingan yang subjektif, menyebut orang lain sebagai pihak luar yang menggoreng polemik untuk kepentingan kelompok,” katanya ketika dihubungi di Panyabungan, Selasa (20/9) malam.
Mantan anggota DPRD Madina ini mengaku kecewa dengan pernyataan Ketua DPRD yang rekamannya menyebar luas di kalangan masyarakat. Menurutnya, Erwin Lubis terlalu menyederhanakan masalah di wilayah kerja PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power).
“Jadi, menurut beliau jika harmonisasi bagus, apa pun masalah yang muncul akan cepat terselesaikan tanpa harus diketahui kelompok luar. Menurut saya ini pemikiran yang sempit, padahal masalah di SMGP itu jauh lebih besar dan lebih kompleks dari itu,” sebut alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini menekankan, sebagai ketua lembaga legislatif, Erwin seharusnya lebih berempati kepada ratusan masyarakat yang telah jadi korban perusahaan. “Perlu diingat, kejadian ini berulang-ulang. Bukan sekali dua kali, dan di antara kejadian itu ada nyawa yang melayang,” tegasnya.
“Janganlah disederhanakan dengan mengatakan hanya masalah harmonisasi, jadi kalau hubungan masyarakat dengan perusahaan sudah harmonis apa selesai semua masalah?” lanjut Dewan Penasehat KAHMI Madina ini.
Irwansyah juga menyesalkan pernyataan ketua DPRD yang terkesan phobia dengan kritik masyarakat terkait polemik dan insiden merugikan masyarakat yang terjadi berulang kali di PT SMGP.
Mantan Sekjen DPP IMA Madina ini mengungkapkan, kehadirannya di publik dalam membicarakan persoalan yang timbul akibat aktivitas perusahaan didorong oleh beban moral dan empati terhadap masyarakat yang berulang-ulang jadi korban.
“Jadi, apanya yang tidak objektif? Terus tudingan kelompok luar juga aneh, masa orang Madina yang membahas dan mengkritisi masalah daerahnya dikatakan kelompok luar. Ini, kan lucu. Menggoreng untuk kepentingan kelompok, kelompok yang mana?,” sebutnya.
Secara objektif, jelas Irwansyah, seharusnya perusahaan sudah layak diberikan sanksi tegas dan mempertanggungjawabkan setiap kejadian secara hukum, administrasi, maupun sosial agar ada efek jera. “Sehingga hak-hak masyarakat atas kejadian yang berulang dapat terpenuhi, begitu juga dengan hak hidup masyarakat untuk dapat nyaman dan aman berdampingan dengan proyek PLTP ini,” paparnya.
“Satu lagi masyarakat juga berharap bagaimana agar kehadiran korporasi ini dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kepada Madina secara umum dengan tetap mengedepankan keselamatan,” pungkas Ketua PPP Madina. (RSL)
