Jakarta (HayuaraNet) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rapat Panja Vaksinasi, Selasa (31/5) tidak bisa menyajikan rincian data stok vaksin halal. Padahal sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk booster harus menggunakan vaksin halal.
Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Darul Siska. Darul dengan tegas mempertanyakan keseriusan pemerintah menjalankan putusan MA.
“Terkait vaksin halal, berapa yang akan dibeli vaksin dari luar negeri dan dari dalam negeri yang direncanakan. Biofarma dan Biotis apakah akan memproduksi sesuai kebutuhan ataukah memproduksi sesuai kemampuan,” ujar anggota Panja Vaksinasi ini, Kamis (2/6).
Untuk itu, Darul mendorong Kemenkes agar segera membuat kebijakan yang berpihak kepada penggunaan vaksin halal di dalam negeri.
“Semangat menggunakan vaksin halal tidak boleh kendor karena hal ini sudah menjadi Putusan Mahkamah Agung,” ujarnya.
Anggota fraksi Golkar lainnya Yahya Zaini juga mempertanyakan hal serupa. Anggota Komisi IX ini menekankan tidak boleh ada pengabaian terhadap vaksin halal.
“Karena tidak ada jalan lain, saya kira semua sudah sepakat penggunaan vaksin halal ini sudah merupakan kewajiban,” jelas Yahya.
Yahya mengingatkan, pengabaian terhadap putusan MA yang mengikat itu bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
“Jangan sampai ini hanya dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri tetapi tidak dibeli,” tegasnya.
Di sisi lain anggota Panja menyarankan agar vaksin yang tidak halal dan vaksin kedaluwarsa dihanguskan.
Sebagai informasi dalam rapat Panja Vaksinasi tersebut, hampir seluruh anggota mempertanyakan adanya kesalahan perencanaan dalam penggunaan anggaran, yaitu anggaran tahun 2022 digunakan untuk membiayai kontrak pembelian tahun 2021.
Selain itu adanya kontrak vaksin baru juga menjadi sorotan Panja karena sesuai perkiraan Kemenkes stok vaksin saat ini sekitar 47 juta dosis, sementara kebutuhan hanya 43 juta dosis. (RSL)
