Panyabungan (Hayuaranet) – Hari ini, Rabu (15/6) media-media nasional dipenuhi berita reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada dua menteri yang harus merelakan kursinya diisi orang lain, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digantikan Zulkifli Hasan dan Marsekal Purn Hadi Tjahjanto yang kini menduduki kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Pergantian pimpinan utama kedua kementerian tersebut sudah diduga banyak pihak. Mengingat baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian ART belakang mendapat sorotan tajam. Kementerian Perdagangan disorot karena harga minyak yang tak kunjung turun. Bahkan pernah satu waktu Muhammad Lutfi mengaku kewalahan melawan mafia minyak goreng.
Setali tiga uang dengan persoalan pertanahan di Indonesia. Konflik agraria masih terus bermunculan. Bahkan di Mandailing Natal pun demikian. Salah satu yang menuai perhatian dalam skala nasional adalah kasus di Wadas. Tak hanya itu, sulitnya memperoleh sertifikat lahan kecil menjadi sorotan langsung Presiden Joko Widodo.
“Dan yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa kita selesaikan,” ujar Jokowi, Kamis (9/6) seperti dilansir Okezone.com.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerangkan pergantian menteri tersebut merupakan bentuk pembaruan yang dilakukan oleh Presiden dalam menghadapi berbagai persoalan yang menjadi bidang kedua institusi tersebut.
Gerak cepat Presiden itu patut menjadi contoh bagi Bupati Mandailing Natal H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution untuk melakukan pembaharuan di tingkat OPD di Madina.
Usai dilantik pada 22 Juli 2021 lalu sampai hari ini praktis belum ada pergantian di tingkat eselon II atau kepala dinas. Ada memang pergeseran, tapi kesemuanya masih sebatas Plt dan bahkan ada tumpang tindih jabatan.
Lambannya pergerakan Bupati dan Wakil Bupati justru menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya target WTP yang tidak tercapai. Padahal baik Sukhairi maupun Atika telah berkali-kali menekankan pentingnya capaian itu. Harapan itu pernah juga disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
Ahmad Yani Lubis dalam tulisannya yang dimuat Malintang Pos dengan judul “WTP yang Masih Terjal” menyampaikan, untuk mendapatkan WTP membutuhkan keseriusaan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di semua level.
Dengan tidak tercapainya WTP pada tahun ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah di segala level tidak benar-benar serius memperbaiki pengelolaan dan laporan keuangan, dan kinerja masing-masing OPD.
Memang, sejak dilantik sampai hari ini Bupati telah beberapa kali melakukan mutasi jabatan. Bahkan ada yang dalam rentang 2 bulan sudah dimutasi kembali. Banyak Kabid, Kasi, Kabag dan jabatan lainnya telah dirotasi atau diganti, tapi tidak dengan kepala dinasnya.
Penting mengganti kepala OPD karena sehebat dan sebagus apa pun konsep Kabag dan Kabid tidak bisa berjalan dengan maksimal jika pimpinannya tidak paham atau tidak setuju. (Tim Redaksi)
