CATATAN REDAKSI – Kepala Dinas Pendidikan Dollar Hafriyanto Siregar dan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Mandailing Natal (Madina) Abdul Hamid Nasution telah dinyatakan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Keduanya pun kini menjadi pesakitan.
Kadisdik Madina ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Januari 2024. Dollar termasuk pejabat yang pertama-tama diperiksa tim Ditkrimsus Polda Sumut. Dia ditangkap sejak Rabu (03/01) dan melewati pemeriksaan selama kurang lebih tujuh hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sejak pemeriksaan terhadap Dollar dilakukan, telah puluhan orang melewati rangkaian serupa, termasuk Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Nasution, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, Wakil Ketua DPRD Harminsyah Batubara dan Erwin Efendi Nasution, serta Sekda Alamulhaq Daulay.
Abdul Hamid termasuk bagian dari sejumlah orang yang diperiksa dan dimintai keterangan. Penetapan kepala BKPSDM Madina jadi tersangka telah jauh-jauh hari diprediksi banyak orang. Pasalnya, dia dan kepala Dinas Pendidikan dipandang sebagai tokoh utama munculnya kisruh PPPK yang bermula dari pemberian nilai SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) yang tidak transparan dan tidak bisa mereka pertanggungjawabkan.
Pada prosesnya Abdul Hamid bersama empat pejabat dari Dinas Pendidikan Madina, yakni Bendahara inisial SD, Kasi Dikdas inisial HS, Kasubbag Umum inisial ISB, dan Kasi Dik PAUD inisial DM. Publikasi penetapan kelimanya sebagai tersangka baru dilakukan hari ini, Jumat (02/02), meskipun isunya telah menyeruak sejak Minggu (28/01). Melihat kasus yang terus bergulir bukan tak mungkin akan ada pengumuman tersangka tambahan dalam waktu dekat ini.
Pemanggilan pimpinan dan satu anggota DPRD Madina bisa dijadikan acuan akan adanya penambahan tersangka. Kehadiran keempatnya di ruang Ditkrimsus Poldasu berdasarkan undangan klarifikasi patut dipertanyakan. Jika memang atas nama lembaga, semestinya yang harus menghadiri pemanggilan hanya para pimpinan. Namun, turut sertanya satu anggota atas nama Rahmat Rizky Daulay seolah mengindikasikan ada keterkaitan mereka dalam kasus suap seleksi PPPK ini. Patut diketahui, tidak ada hubungan legislatif dalam penetapan maupun keputusan perekrutan PPPK.
Pemeriksaan atau permintaan keterangan dari Bupati Sukhairi bisa disebut sesuatu yang wajar mengingat dia merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan. Pun dengan Sekda Alamulhaq yang didaulat sebagai ketua panitia seleksi daerah (Panselda) PPPK Madina. Tentu, goresan tanda tangannya pada hasil pengumuman harus dipertanggungjawabkan di depan penyidik. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap wakil bupati pun menjadi perhatian tersendiri. Muncul pertanyaan apakah pemanggilan wakil bupati karena jabatannya atau justru ada hal lain yang menghubungkan peraih dua rekor MURI itu dengan kasus yang telah berjalan lebih dari sebulan ini.
Informasi dari Kabidhumas Poldasu Kombes Hadi Wahyudi mengenai kasus ini terkesan irit. Hal ini dapat dimengerti karena kasus masih bergulir sehingga perwira menengah Polri itu belum mendapatkan informasi utuh untuk disampaikan kepada publik atau wartawan. Meski demikian, informasi akurat justru dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, termasuk beberapa akun palsu di Facebook. Banyak informasi yang kemudian menjadi fakta muncul dari akun seperti Bobo Madina, Durlam Lunas, dan Sofia Aletheia. Bahkan, info yang diposting akun-akun itu bisa lebih rinci.
Sebelum penambahan tersangka diumumkan oleh Poldasu, akun Durlam Lunas memosting akan ada penambahan empat tersangka dari Dinas Pendidikan dan satu dati BKPSDM. Postingan itu muncul tiga hari lalu. Faktanya informasi itu terbukti valid. Sementara itu, akun Sofia Aletheia menuturkan lebih rinci.
“Kabar nya di antara 5 yg nyusul jadi tersangka ada perempuan. Jangan mau ibuk sendirian ya, bawa ibuk2 yg lain. Sofia yakin ibuk juga tau siapa lagi yg terlibat dan menerima uang petolukeh,” demikian postingan akun berjenis kelamin permainan itu sekitar 22 jam yang lalu sebelum tulisan ini dirilis.
Meskipun postingan akun-akun ini tak bisa dijadikan rujukan dan sumber berita, tetapi masyarakat terus menanti postingan berikutnya. Bahkan, keberadaan akun-akun ini tak jarang menjadi perbincangan, tak hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi juga di kalangan elite. Pasalnya, kebenaran informasi yang disampaikan akun-akun itu tak hanya sekali dua kali akurat, tetapi sudah berkali-kali. Seolah-olah mereka merupakan ‘orang dalam’.
Terkini, santer diisukan tujuh orang anggota DPRD akan ditetapkan sebagai tersangka menyusul Dollar dan rekan-rekannya. Melihat penyidik yang terus bekerja dan bukti-bukti yang terus terkumpul, maka terbuka lebar kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Mungkin bukan dalam waktu satu dua minggu ini, bisa jadi setelah Pileg dan Pilpres 2024 selesai. Apalagi, pemerintah telah memberikan keringanan bagi calon legislatif untuk tidak diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka sebelum Pileg selesai.
Sementara itu, masih banyak berembus nama-nama yang disebut terlibat dalam kasus dugaan suap seleksi PPPK. Bukan hanya eksekutif dan legislatif, bahkan nama orang-orang dekat bupati dan wakil pun tak luput dari perhatian. Jadi, dengan masih terus bergulirnya kasus ini membuat masyarakat bertanya-tanya siapa yang akan menyusul berikutnya. (*)
