Panyabungan (HayuaraNet) – Janji Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi yang disampaikan pada debat calon kepala daerah di salah satu hotel di Sibolga, Tapanuli Tengah, untuk menyekolahkan guru-guru di Madina dari S-1 ke S-2 dengan mengandalkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali viral.
Potongan video janji itu berseliweran di beranda media sosial, seperti laman Facebook, grup Whatsapp maupun akun Tiktok. Postingan itu pun mendapat respon dari berbagai pengguna, tapi kebanyakan justru berisi kekecewaan.
“Jika Allah memberi kami rido, kami, Sukhairi-Atika siap menyekolahkan guru-guru S-1 menjadi S-2 tanpa menggunakan APBD, baik dalam negeri maupun luar negeri,” kata lulusan S-2 di Australia itu.
Dia menjelaskan, peningkatan tingkat pendidikan guru adalah komitmen pemerintahan SUKA saat terpilih. “Karena, ada LPDP (lembaga pengelola dana pendidikan), yang saat ini ada anggarannya Rp50 triliun,” lanjutnya dalam video itu.
Maisaroh, salah satu guru di Panyabungan mengaku tidak pernah mendengar ada program beasiswa S-2 untuk guru di Madina. Menurutnya, kalaupun ada untuk saat ini urgensinya belum prioritas.
“Lebih baik pemerintahan buat program persiapan guru ikut PPG. Persyaratan dan administrasi dipermudah. Itu lebih nyata dalam peningkatan wawasan dan kesejahteraan guru,” katanya di Panyabungan, Rabu (04/10).
Dia menjelaskan, dengan lulus PPG dan menerima sertifikasi, para guru bisa melanjutkan studi ke jenjang S-2 dengan sendirinya. “Kalau sudah sertifikasi dan punya waktu, saya yakin akan banyak guru yang S-2 dan pemerintahan pun bisa menganjurkan,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Anwar Lubis, salah satu mahasiswa asal Madina yang lulus LPDP 2023, mempertanyakan kapasitas Atika dalam menyiapkan calon penerima beasiswa. “Apa kapasitas dia menjanjikan beasiswa LPDP bagi guru? Untuk lulus tidak bisa dititipkan,” terangnya kepada HayuaraNet beberapa hari lalu.
Pria yang menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, sistem penerimaan beasiswa LPDP sulit ditembus. Bahkan untuk seleksi administrasi bisa sampai tiga bulan. “Saya tidak paham apa otoritas pemerintah daerah (Pemkab Madina) dalam penentuan beasiswa LPDP bagi guru S-1,” lanjutnya.
Anwar memaparkan, dalam proses penentuan kelulusan calon penerima beasiswa LPDP tidak berlaku titipan pejabat, termasuk dari direktur LPDP itu sendiri. “Anak direktur LPDP sendiri tidak lulus. Bahkan anak pejabat di Kementerian Keuangan, yang merupakan lembaga pembuat beasiswa ini mengalami hal serupa,” terangnya.
Dia pun menilai wabup Madina tak paham dengan sistem penerimaan LPDP saat menyampaikan janji itu. Untuk Anwar sendiri, sampai hari ini tidak pernah menerima sumbangsih apa pun dari Pemkab Madina dalam perjalanan studinya. “Termasuk studi S-2 ini, dijembatani pun tidak,” pungkasnya.
Kepala Bidang Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Madina Zulhamsyah tak memberikan jawaban ketika dimintai keterangan terkait program beasiswa S-2 bagi guru-guru di Bumi Gordang Sambilan.
Sama halnya dengan Ketua Komisi I H. Hamdani. Meskipun pertanyaan konfirmasi telah dibaca yang bersangkutan sampai berita ini dirilis tak memberikan komentar atau tanggapan.
Sementara itu wabup Madina tak terkonfirmasi sampai berita ini dilansir. Padahal pertanyaan konfirmasi telah dikirim sejak Jumat (27/09). Pesan yang dikirim melalui pesan WhatsApp masih ceklis satu.
Patut diketahui, pemerintahan SUKA telah berjalan hampir 2,5 tahun dari 3,5 tahun masa jabatan. Namun, janji-janji yang disampaikan saat debat cakada tahun 2020 itu banyak tak terealisasi dab menjadi perbincangan masyarakat.
Selain janji menyekolahkan guru dari S-1 ke S-2 tanpa membebani APBD, janji lain yang mendapat sorotan adalah harga kopi Mandailing Rp400 ribu per kilogram dan dipasarkan secara langsung oleh wabup di luar negeri, termasuk Australia. Kemudian, janji memberikan kapal tangkap dilengkapi alat tangkap kepada nelayan tradisional juga belum terlaksana.
Terkait ini, Kepala Dinas Kelautan Mandailing Natal Syafruddin Nasution mengaku program tersebut belum ada di dinas yang dipimpinnya, bahkan mereka tak tahu pasti data nelayan tradisional di Bumi Gordang Sambilan.
Uniknya, Syafruddin malah meminta wartawan yang konfirmasi untuk tidak mengupas program Pemkab Madina terkait kelautan. “Sabar minggu ini datanya saya kasih. Aman itu. Jangan dikupaslah masalah program pemda terkait kelautan itu,” katanya sebagaimana dilansir HayuaraNet dari Mandailing Online, Minggu (23/9).
Hal lain yang dinantikan masyarakat adalah peningkatan pelayanan Puskesmas. Sukhairi saat itu sesumbar setiap Puskesmas akan memiliki ambulans. Nyatanya, dari 28 Puskesmas hanya satu yang memiliki ambulans layak pakai.
Melansir MohgaNews, di Madina ada 28 Puskesmas yang tersebar pada 23 Kecamatan. Sembilan dari 28 Puskesmas ini sama sekali tidak memiliki ambulans. Sedangkan 18 ambulans lainnya mengalami kerusakan, baik parah maupun rusak ringan. Satu-satunya ambulans yang dalam kondisi baik hanya di Puskesmas Batahan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Madina, dr Muhammad Faisal Situmorang membenarkan sembilan Puskesmas di Madina tanpa ambulans. “Kalaupun ada hanya satu unit, itu pun ambulans 119 untuk tahun depan (2024). Anggaran belanja ambulans di dinas kesehatan Madina tidak ada, yang kita harapkan hanya anggaran dari pusat,” katanya terkait pengadaan ambulans di dinas yang dipimpinnya. (RSL)
