Panyabungan (HayuaraNet) – Kisruh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang belum menemui titik terang berimbas kepada hal lain, termasuk belum dikeluarkannya gaji dan tunjangan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, untuk bulan Januari 2024.
Sesuai pengakuan beberapa ASN, sampai hari ini, Kamis (11/01), belum ada informasi maupun notifikasi pertanda masuknya hak mereka ke rekening masing-masing. Tak hanya ASN, anggota DPRD Madina pun mengalami hal serupa.
“Tadi sebelum ke kantor sudah saya cek, belum ada masuk,” kata salah seorang ASN yang bertugas di Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan.
Dia menuturkan, keterlambatan pembayaran gaji di bulan Januari memang kerap terjadi. “Tapi dengan tidak keluarnya tunjangan, saya berkesimpulan mungkin terkendala penandatanganan karena bupati sedang tidak di sini,” ujarnya.
Pria yang telah bekerja sebagai ASN belasan tahun ini berharap pemerintah daerah segera membayarkan gaji pegawai. “Takutnya nanti muncul masalah baru. Kita tahulah awal bulan seperti ini banyak yang harus dibayar,” tuturnya.
Senada dengan itu, pegawai lain dengan inisial MA membenarkan bahwa ASN belum menerima gaji. “Saya dengar baik struktural maupun fungsional belum gajian,” katanya.
Dia menilai, di tengah situasi seperti saat ini pemerintah harus bijak sehingga tidak menimbulkan prasangka atau isu lain. “Ngertilah tahun politik ini, semua jadi bahan perbincangan. Kalau memang ada yang belum ditandatangani oleh Pak Bupati seharusnya instansi terkait bisa jemput bola dengan menjumpai beliau,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Yas Adu Zakirin yang dikonfirmasi tidak memberikan jawaban sampai berita ini dilansir. Termasuk kemungkinan alasan keterlambatan pembayaran gaji ASN karena Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution sedang tidak di tempat.
Patut diketahui, berdasarkan sumber tepercaya orang nomor satu di Pemkab Madina itu sedang berada di Kota Medan. Kuat dugaan bupati di sana karena kisruh seleksi PPPK yang menimbulkan gelombang protes dari ratusan peserta. Di sisi lain, baik Kepala Dinas Pendidikan Dollar Hafriyanto Siregar maupun Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdul Hamid Nasution sudah mengikuti serangkaian penyelidikan karena dugaan kasus suap seleksi PPPK. (RSL)
