Medan (HayuaraNet) – IMA (Ikatan Mahasiswa) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menyebut rekayasa nilai yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mandailing Natal (Madina), Dinas Pendidikan Madina, dan pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan kejahatan luar biasa karena mengotak-atik dokumen negara untuk kepuasan hasrat segelintir orang.
Hal itu disampaikan Bendahara IMA Tabagsel Candra Muda Pulungan menanggapi kisruh seleksi PPPK yang ditengarai penuh kecurangan, Sabtu (23/12) malam. “Ini kejahatan luar biasa. Kami minta Pak Kapoldasu c/q Dirkrimsus Andy Setiawan turun ke Madina untuk melakukan investigasi dan penyelidikan sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya melalui sambungan seluler.
Dia pun meminta Poldasu, dalam hal ini Dirkrimsus, memanggil Kaban BKPSDM Madina Abdul Hamid Nasution dan Kadisdik Madina Dollar Hariyanto Siregar untuk menjelaskan kekisruhan yang telah menimbulkan kegaduhan ini. “Ini penzaliman. Tangkap keduanya, tangkap Dollar dan Hamid,” tegasnya.
Candra juga meminta kapoldasu, wakapoldasu, dan Dirkrimsus Poldasu yang baru dilantik untuk menyikapi dan mengambil langkah tegas terhadap orang-orang yang merugikan para pahlawan tanpa tanda jasa itu.
Sebelumnya diberitakan, ratusan peserta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) protes hasil seleksi yang dikeluarkan pemerintah setempat. Ratusan peserta yang merasa dicurangi itu berkumpul di pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur Aek Godang, Desa Parbangunan, Panyabungan, Sabtu (23/12).
Para peserta yang diwawancarai mengaku heran dengan hasil seleksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya, ada banyak pengurangan nilai, sementara peserta yang dinyatakan lulus mendapat penambahan nilai.
“Aneh saja ketika ujian CAT yang ada live score dan sertifikatnya nilai kami terpampang dengan jelas, lalu dalam berkas pengumuman itu ada pengurangan nilai,” kata beberapa peserta.
Berkumpulnya para peserta yang merasa dicurangi ini untuk menentukan langkah ke depan. Termasuk aksi unjuk rasa dan kemungkinan melaporkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdul Hamid Nasution dan Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar ke Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Jangan rampas hak pahlawan tanpa tanda jasa itu,” pungkas Chandra. (RSL)
