Panyabungan (HayuaraNet) – Secara kalkulasi kasar, anggaran yang harus dikeluarkan dari dana BOS SD dan SMP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk pelaksanaan tes IQ (intelligence quotient) mencapai angka Rp7 miliar. Meski demikian, tujuan kegiatan tersebut dinilai tidak akuntabel dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Demikian disampaikan Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) dalam rilis pers yang diterima redaksi, Senin (27/3). Patut diketahui Komandan telah melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (17/3) dan Senin (27/3) dengan tuntutan beragam dugaan korupsi dan pungli di Dinas Pendidikan Madina.
Dalam unjuk rasa yang disahuti Kepala Bidang PTK Zulhamsyah itu, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan. Pertama, adanya dugaan KKN dalam penjaringan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dilaksanakan baru-baru ini.
Kedua, anggaran dana BOS tahun 2023 disinyalir menjadi ladang bisnis untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu. Salah satu yang disorot mahasiswa adalah pengadaan tes IQ.
Tes ini menyasar siswa kelas III-VI SD dan kelas I-III SMP dengan taksasi biaya Rp125.000 per siswa. Dalam akumulasi mereka, ada sebesar Rp7.136.250.000,- (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan tes tersebut.
Ketiga, mahasiswa menilai masih banyak program atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dengan efek yang lebih signifikan dalam menunjang proses belajar mengajar dibandingkan tes IQ.
Komandan juga meminta Dinas Pendidikan Madina menunjukkan regulasi atau surat perintah dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia serta profil lembaga pelaksana tes.
Keempat, atas hal tersebut Komandan meminta Bupati H. M. Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengkaji ulang penetapan Dollar Hafriyanto sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan Madina.
Keempat, mahasiswa meminta Kejaksaan Negeri Madina memanggil pihak-pihak terkait sesuai laporan tanggal 20 Maret 2023. Laporan tersebut atas nama lembaga Barisan Orator Kontrol Sosial (Basoka).
Sementara itu Zulhamsyah menerangkan Dinas Pendidikan tidak pernah melakukan perekrutan PPPK. Hal itu merupakan ranah Badan Kepegawaian Daerah Madina.
“Kami hanya menyerahkan jumlah guru yang dibutuhkan. Untuk seleksi dan seterusnya itu ranah BKD,” jelasnya.
Terkait tuntutan yang lain, Zulhamsyah mengaku akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan.
Beberapa jam usai unjuk rasa, terlihat mobil Inova parkir di depan kantor Dinas Pendidikan. Kuat dugaan mobil tersebut milik Plt. Kadis Dollar Hafriyanto. Namun, yang bersangkutan tidak berada di lokasi kantor. (RSL)
