Panyabungan (HayuaraNet) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyoroti kondisi keuangan daerah yang belum bisa mandiri sejak kabupaten ini berdiri 23 tahun silam. Fraksi partai berlambang beringin ini pun mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dorongan itu disampaikan lewat pandangan fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 dalam rapat paripurna, Rabu (23/11) malam.
Golkar memandang tingginya kebutuhan belanja program pembangunan selalu dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal. Hal ini telah terjadi dari tahun ke tahun tanpa terlihat progres yang signifikan.
Fraksi Golkar berpandangan, APBD harus disususn berdasar cerminan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang dihadapi masyarakat.
Maka dari itu, optimalisasi penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, realisasi belanja daerah merupakan salah satu pemicu geliat ekonomi. Bahkan, Partai Golkar menyarankan pemerintah agar lebih mengutamakan pembelian produk-produk lokal dan UMKM.
Dalam hal peningkatan PAD, Golkar menyampaikan, pemerintah harus menyikapinya dengan meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Pelayanan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sistem perpajakan dan sosialisasi bervariasi mengingat masih banyak wajib pajak yang belum melek teknologi.
Fraksi Golkar menerangkan, KUA-PPAS disusun atas kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif sehingga rincian program yang nantinya disajikan kepada masyarakat telah benar-benar ditimbang sesuai dengan skala prioritas. Apalagi, program yang diajukan eksekutif dan legislatif lebih dahulu melalui musyawarah rencana pembangunan (musrembang) dan hasil reses.
Usai penyampaian pandangan fraksi, paripurna kemudian diskors untuk memberikan waktu bagi pemerintah menyiapkan jawaban. Rapat akan dilanjutkan esok, Kamis (24/11). (RSL)
