Panyabungan (HayuaraNet) – Fraksi Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan, untuk keluar menyahuti setiap pertanyaan peserta terkait penentuan kelulusan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua FPG Madina Sobir Lubis yang dimintai keterangan terkait banyaknya keluhan hasil seleksi PPPK yang diumumkan pada Jumat (22/12) tengah malam. “Pemerintah harus hadir menyahuti peserta yang protes. Kasihan kita melihat mereka tanpa ada penjelasan konkret,” kata ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Madina ini.
Dia menerangkan, ketika pemerintah tidak bisa memberikan penjelasan yang punya dalil kuat, baik itu regulasi atau undang-undang, kisruh yang terjadi hari ini bukan tak mungkin akan melebar dan semakin runcing. “Hal-hal seperti ini harus ditanggapi pemerintah dengan cepat,” tuturnya.
Sobir menjelaskan, baik Kepala BKPSDM Abdul Hamid maupun Kadisdik Dollar Hafriyanto segera hadir ke permukaan untuk memberikan kejelasan. “Peserta itu menaruh harapan pada seleksi ini, ada banyak yang terzalimi. Kadis dan kaban harus meluruskan,” terangnya.
Terkait kemungkinan dibentuknya Pansus PPPK, Sobir mengaku kesempatan itu terbuka karena yang mengalami hal ini bukan satu dua orang, tapi ratusan. “Ini sudah masuk kategori massif. Pansus PPPK terbuka untuk dibentuk, Fraksi Partai Golkar akan menjadi salah satu yang mendukung,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan peserta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) protes hasil seleksi yang dikeluarkan pemerintah setempat. Ratusan peserta yang merasa dicurangi itu berkumpul di pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur Aek Godang, Desa Parbangunan, Panyabungan, Sabtu (23/12).
Para peserta yang diwawancarai mengaku heran dengan hasil seleksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya, ada banyak pengurangan nilai, sementara peserta yang dinyatakan lulus mendapat penambahan nilai.
“Aneh saja ketika ujian CAT yang ada live score dan sertifikatnya nilai kami terpampang dengan jelas, lalu dalam berkas pengumuman itu ada pengurangan nilai,” kata beberapa peserta.
Berkumpulnya para peserta yang merasa dicurangi ini untuk menentukan langkah ke depan. Termasuk aksi unjuk rasa dan kemungkinan melaporkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdul Hamid Nasution dan Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar ke Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). (RSL)
