Panyabungan (HayuaraNet) – Persoalan infrastruktur dan fasilitas umum di wilayah pantai barat kembali mencuat. Setelah beberapa ruas jalan yang berubah menjadi kubangan menjadi topik pembicaraan, kini perhatian dialihkan ke Rumah Sakit Husni Thamrin Natal yang butuh perhatian pemerintah dalam hal peningkatan fasilitas dan pelayanan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) Arsidin Batubara menilai, pelayanan, penanganan, dan fasilitas yang kurang memadai menjadi alasan pasien sering dirujuk ke RSUD Panyabungan atau ke Sumatera Barat (Sumbar).
“Tapi, penyebab utamanya memang harus dipastikan lewat sebuah observasi ilmiah,” katanya ketika dihubungi, Jumat (9/12).
Arsidin menerangkan, agar RS Husni Thamrin bisa menjadi pilihan masyarakat harus ada pemenuhan kualifikasi yang optimal sehingga pasien merasa terlayani dengan maksimal.
“Jika standar dan kualifikasi sudah mumpuni, maka rumah sakit akan berfungsi sebagaimana layaknya. Tidak seperti selama ini ada kesan rumah sakit Natal seperti Puskesmas,” jelasnya.
Terkait anggaran untuk peningkatan kualitas dan fasilitas RS tersebut, anggota DPRD dari wilayah pantai barat ini mengungkapkan, pembahasan APBD selalu dihadapkan pada persoalan anggaran yang fluktuatif.
“Meski demikian, kami selalu menjaga anggaran-anggaran rutin yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak mengalami dampak fluktuasi anggaran dimaksud,” pungkasnya.
Sementara itu anggota DPRD dari wilayah pantai barat lainnya Teguh W. Hasahatan Nasution meminta direktur RS Husni Thamrin tidak terlalu risau dengan biaya peningkatan kualitas dan fasilitas RS tersebut.
“Jangan risau dengan anggaran yang tercantum di APBD Madina Tahun 2023, akan ada sumber pendanaan lain,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Madina ini menyebutkan, pihaknya akan melobi anggaran APBD Provinsi Sumut sebagai upaya peningkatan fasilitas RS Husni Natal. “Kami upayakan dana bantuan keuangan Provinsi Sumut sekitar saru miliar rupiah,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Madina Sobir Lubis. Politisi Partai Golkar ini menerangkan, apabila dana APBD Madina tidak mencukupi, maka akan dilakukan lobi anggaran ke Pemprovsu dan Pemerintah Pusat.
“Tapi yang paling utama kami undang dulu direktur rumah sakit itu dan kepala dinas kesehatan untuk mengetahui titik persoalan yang sebenarnya,” sebutnya.
Sobir pun tak menampik kalau pihaknya telah menerima informasi terkait kondisi RS Husni Thamrin Natal yang disebut masyarakat lebih mirip Puskesmas.
“Saya pikir, kita semua mau rumah sakit tersebut bermanfaat bagi warga sekitar secara maksimal,” tambahnya.
Kondisi RS Husni Thamrin Natal yang belakangan sering mendapat sorotan masyarakat tidak hanya sampai kepada anggota DPRD. Pemerintah, melalui Camat Natal Ridho Fahlevi Lubis juga telah mengetahui hal tersebut.
“Direktur rumah sakit sudah curhat kondisi yang sedang dihadapi. Permasalahannya soal anggaran dan tenaga medis yang harus dilengkapi,” jelas Ridho. (RSL)
