Panyabungan (HayuaraNet) – DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dinilai tidak kooperatif terhadap hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada Jumat (20/10) lalu. Untuk itu, Komisi IV akan menggelar RDP lanjutan dengan memanggil beberapa koordinator kecamatan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Madina H. Maraganti Batubara yang dimintai keterangan terkait hasil RDP bulan lalu itu. “Data-data yang kami minta tidak dipenuhi sampai hari ini. Akan ada RDP lanjutan, dan kami akan ikutsertakan PPKBD san sub PPKBD,” katanya di Panyabungan, Selasa (07/11).
Anggota DPRD dari fraksi Partai Hanura ini menjelaskan, sesuai kesepakatan RDP bulan Oktober 2023 itu, DPPKB menyanggupi menyerahkan RAB anggaran dan SPJ (surat pertanggungjawaban) dana stunting. “Tapi, sampai hari ini belum kami terima,” lanjutnya.
Atas hal itu, dia menilai DPPKB tidak kooperatif dengan kesepakatan RDP sehingga diperlukan rapat lanjutan. “Maka dari itu, kami panggil kader-kader di desa juga untuk sinkronisasi data temuan kami di lapangan,” tuturnya.
Maraganti menambahkan, sebelum RDP dilaksanakan Komisi IV akan terlebih dahulu melakukan kunjungan lapangan guna menambah data-data yang dibutuhkan.
Meski demikian, Maraganti belum bisa memberikan jadwal pasti pelaksanaan RDP itu. “Ini sudah kami rapatkan di internal komisi. Untuk jadwal nanti kami akan kabari,” tutupnya.
Sorotan terhadap penggunaan dana stunting di Madina belakangan kian tajam. Bahkan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat telah menyurati Ketua TPPS Atika Azmi untuk transparansi anggaran. Namun, hingga kini, 14 hari setelah surat dilayangkan tak kunjung dibalas oleh otoritas.
Sebelumnya, Komisi IV telah memanggil Dinas Kesehatan, RSUD Panyabungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan DPPKB untuk meminta kejelasan penanganan stunting di Bumi Gordang Sambilan.
Berdasarkan keterangan dari Komisi IV DPRD Madina, dari seluruh OPD yang ikut dalam rapat tersebut DPPKB satu-satunya dinas yang tidak kooperatif. (RSL)