Panyabungan (HayuaraNet) – Desakan beberapa tokoh dan masyarakat wilayah Pantai Barat terkait pemekaran kabupaten harus disikapi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dengan keikhlasan dalam membangun daerah sehingga bisa meminimalisir kesenjangan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara di Panyabungan menyikapi munculnya desakan pemekaran Pantai Barat beberapa waktu belakangan ini.
“Rasa keikhlasan itu menurut masyarakat Pantai Barat hilang dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, seolah-olah hanya mau manisnya saja,” katanya, Kamis (8/12).
Legislator 3 periode ini menambahkan, hilangnya ‘keikhlasan’ itu membuat pemangku kepentingan pembangunan di Madina terkesan hanya mengeksploitasi sumberdaya alam wilayah Pantai Barat tanpa peduli dengan infrastrukturnya.
Lebih lanjut, salah satu putra terbaik Muara Batang Gadis ini menerangkan, sejatinya pemekaran Pantai Barat telah selesai, hanya saja butuh kesabaran sembari berdoa agar Pemerintah Pusat segera mewujudkannya dengan mentapkan undang-undang tentang Pemekaran Kabupaten Pantai Barat.
Politisi Partai Golkar ini pun menilai seharusnya Pemkab Madina sebagai kabupaten induk mempersiapkan Pantai Barat sebagai calon daerah otonomi baru dengan lebih memperhatikan pembangunan, khususnya pada aspek insfrastruktur dasar yang ada di wilayah tersebut.
Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Muara Batang Gadis ini mengimbau dan mendorong pemangku kepentingan pembangunan di Madina agar lebih “memanusiakan manusia” dalam kebijakan pembangunan.
“Ditandai dengan perbaikan insfrastruktur dasar yang memadai sehingga arus barang dan jasa tidak terhambat oleh suasana dan keadaan cuaca alam, seperti yang terjadi akhir-akhir ini,” ujarnya.
“Kondisi cuaca belakangan seperti mengungkap ketidakberesan pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan yang ada terkesan jauh dari kata “memanusiakan manusia” di wilayah Pantai Barat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan oleh beberapa media online kondisi dan situasi jalan lintas di wilayah Pantai Barat jauh dari kesan layak dilewati. Bahkan terlihat beberapa truk pengangkut buah sawit terjebak di tengah-tengah jalan penuh lumpur.
Selain itu, di kawasan Kecamatan Ranto Baek disebutkan ada jalan lintas penghubung lima desa sulit untuk dilewati oleh kendaraan. Akibatnya, tidak hanya akses barang dan jasa yang terkendala, anak-anak sekolah yang sedang mengikuti ujian semester pun turut terdampak. (RSL)