Panyabungan (HayuaraNet) – Sebagai upaya mencegah terjadinya monopoli perusahaan atau persaingan usaha tidak sehat, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, menggelar sosialisasi penyusunan data dan informasi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di aula Ladang Sari, Panyabungan, Rabu (15/11).
Sosialisasi ini juga melibatkan materi terkait Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dengan peserta para pengusaha jasa konstruksi yang tergabung dalam asosiasi, kelompok kerja (pokja), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, dan perwakilan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina.
Acara dibuka langsung oleh Asisten II Sekdakab Madina Bidang Pembangunan dan Perekonomian dr. Syarifuddin Nasution. Dalam arahannya mewakili bupati, dia menilai sosialisasi ini penting dan bermanfaat bagi peserta untuk lebih memahami bidang bina konstruksi.
Dia berharap, para peserta, utamanya unsur pemerintah daerah, lebih mengerti akan tugas dan fungsinya di tengah-tengah pengusaha.
Kepala Dinas PUPR Madina Elpi Yanti Harahap dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini merupakan program dinas yang dipimpinnya dalam mendorong terciptanya pengusaha yang jasa konstruksi yang memahami aturan. “Dengan melibatkan PPK, pokja, dan pejabat pengadaan, kami harapkan sinkronisasi data dan pemahaman tekait aturan, pekerjaan atau proyek lebih baik,” katanya.
Elpi menekankan sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya monopoli pekerjaan oleh satu atau segelintir pengusaha. “Sehingga ke depan persaingan usaha itu sehat dan taat aturan,” jelasnya mengutip Mandailing Online.
Adapun narasumber dalam acara ini antara lain dari Kanwil KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia), kepala Bidang penegakan hukum KPPU Medan, dan kepala Bidang Kajian dan Advokasi. (RSL)
