Panyabungan (HayuaraNet) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati (Wabup) Atika Azmi Utammi Nasution diminta untuk tidak bermain api di tengah seringnya masyarakat jadi korban akibat aktivitas PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Himpunan Keluarga Besar Mandailing (HIKMA) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) H. Syahrir Nasution, SE, M.M, menanggapi kejadian dugaan kebocoran gas yang berulang kali terjadi di wilayah kerja perusahaan (WKP) PT SMGP.
“Bupati dan Wakil Bupati jangan bermain api di tengah terhimpitnya masyarakat akiba ulah para pekerja yang tidak profesional di PT SMGP,” katanya, Sabtu (17/9).
Putra Batang Natal ini dengan tegas meminta Bupati Sukhairi dan Wakil Bupati Atika untuk mundur dari jabatan jika tak mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Sebaiknya Bupati dan Wakil Bupati mundur dari jabatan kalau tak bisa membela masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat yang menurunkan keduanya dari jabatan,” tegasnya.
Wakil Ketua HIKMA ini menerangkan, berbicara kebocoran gas yang terjadi berulang kali bukan berbicara uang karena berhubungan dengan keselamatan nyawa manusia.
“Jangan bicara duit. Itu nyawa manusia yang tidak bisa diganti dengan dana kompensasi. Sampai hari ini sejak kedatangan perusahaan ini sudah 8 (delapan) nyawa melayang,” sebutnya.
Pria bergelar Sutan Kumala Bulan ini secara khusus menyoroti posisi Wakil Bupati yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Investigasi Pemkab Madina yang terkesan hanya menampilkan “Sinetron Budaya Cinderella”.
“Ketua Tim Investigasi ini terlihat hanya memainkan sinetron budaya Cinderella, tampil seperti pahlawan, tapi hanya memberikan angan-angan kosong,” paparnya.
Syahrir pun mengingatkan bupati dan wakil bupati untuk tidak mengambil keuntungan dari situasi-situasi yang terjadi akibat keteledoran PT SMGP.
“Kalau isu bupati atau wakil bupati berbisnis dengan perusahaan itu benar adanya, ini alarm bagi kita semua. Secara tidak langsung ini akan membunuh masyarakat Mandailing Natal,” pesannya.
“Dalam Alquran disebutkan wala talbisul haqqa bil bathila wataktumul haqqa wa antum taklamun, larangan untuk mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan larangan menyembunyikan kebenaran,” imbuhnya.
Selain menyoroti kinerja bupati dan wakil bupati yang terkesan tidak berpihak kepada masyarakat, Syahrir juga mempertanyakan tidak adanya wakil rakyat atau anggota DPRD yang angkat bicara.
“Di mana para wakil rakyat itu, Ketua DPRD Erwin Lubis seharusnya tampil di depan membela kepentingan dan hak masyarakat yang diwakilinya. Itu anggota DPRD Sumut juga tidak ada yang berani berbicara, geram saya melihat ini,” tuturnya.
Syahrir pun secara tegas meminta Bupati Sukhairi, Wabup Atika, Ketua DPRD Erwin Lubis, dan anggota DPRD baik di Madina maupun di tingkat provinsi yang berasal dari Mandailing Natal agar bersama-sama mengusir perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi itu.
“Tell the truth and honesty, katakan yang sebenarnya dan jujur,” pungkasnya. (RSL)
