Jakarta (HayuaraNet) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah batal menghapus honorer pada November ini. Meski demikian dia menegaskan tidak ada rekrutmen honorer baru.
Langkah itu, jelas Azwar Anas, untuk mencegah terjadinya peningkatan pengangguran yang signifikan. Dia mengungkapkan setidaknya ada 2,4 juta orang akan kehilang pekerjaan atau setara 30 persen dari jumlah pengangguran saat ini.
Azwar menambahkan, nanti akan ada opsi yang diambil pemerintah terkait pembatalan penghapusan honorer itu. “Opsi tersebut akan tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya beberapa hari lalu.
Dia menerangkan pembatalan penghapusan honorer pada 28 November 2023 diperkuat dengan surat edaran (SE) yang meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-ASN.
“Kalau tidak ada SE itu, anggarannya tidak ada, mereka tidak gajian nanti. Kemarin sudah menyiapkan anggaran di 2024,” jelasnya.
Untuk mencegah adanya penambahan atau rekrutmen honorer baru akan diperketat dalam Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan tersebut juga memungkinkan pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga akan membuka pelamaran CPNS setiap tahun.
“Pengisian PNS kan diatur detail di UUD sehingga kadang bisa 2 tahun baru pengadaan PNS. Karena kosong, maka Pemda, K/L ngisi orang berupa honorer. Ke depan, pengisian ASN tidak harus 2 tahun sekali, (tapi) setiap saat,” ucapnya.
Belum diketahui kapan jadinya tenaga honorer betul-betul resmi akan dihapus. Pembahasan RUU ASN sendiri ditargetkan akan rampung di DPR RI selambat-lambatnya pada Oktober 2023. (RSL)
