Panyabungan (HayuaraNet) – Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) bagi masyarakat di Kecamatan Nagajuang yang seyogianya dikerjakan tahun 2022 sampai hari ini tak kunjung terealisasi meskipun calon penerima telah membuka rekening, membeli bahan dan survei toko bangunan.
Terkait tak terealisasinya bantuan di tahun anggaran 2022 itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Mandailing Natal (Madina) Rully Andri memilih bungkam. Mantan kadis PU-PR ini tak menanggapi konfirmasi kedua yang dikirim pada Rabu (27/9) kemarin.
Sebelumnya, ketika dikonfirmasi pekan lalu, Kamis (21/9), mengaku program tersebut berjalan sebelum dia menjadi kadis di Dinas Perkim. “Saya tanya dulu staf” katanya saat itu.
Fasilitator RTLH Parlin yang dihubungi, Selasa (26/9), mengaku sudah mengetahui konfirmasi yang dikirim ke kepala dinas. “Saya ditunjukkan WA konfirmasi itu dan sudah saya jelaskan kepada pak kadis,” katanya.
Parlin mengatakan tak elok memberikan keterangan tanpa seizin kepala dinas. “Seharusnya pak kadis dulu memberikan keterangan. Tidak baik kalau saya melangkahi,” ujarnya.
Terkait pembelian bahan yang telah dilakukan masyarakat, Parlin menjelaskan pihaknya tidak pernah menyuruh. “Kalau pembelian bahan berupa pasir dan batu, itu saya bantah. Tidak ada kami suruh,” terangnya.
Meski demikian dia mengaku secara lisan pernah menyampaikan kepada calon penerima bantuan RTLH bahwa program ini harus swadaya. Artinya, warga harus berperan aktif, bisa dalam bentuk uang atau bahan. “Bisa juga menambah upah tukang karena, kan, dari bantuan ini hanya Rp3 juta untuk upah,” jelasnya.
Secara pribadi, Parlin berharap bantuan RTLH itu berjalan dengan baik sehingga setiap penerima mendapatkan manfaat. “Tapi, kan, dana pemerintah untuk ini terbatas,” tutupnya.
Sebelumnya diberikan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun anggaran 2022 di Kecamatan Nagajuang disebut hanya omong kosong atau janji palsu.
Pasalnya, dari sembilan penerima yang telah diverifikasi dinas terkait sejak tahun lalu di kecamatan tersebut sampai hari ini belum terealisasi. Akibatnya pejabat pemerintahan desa sebagai jembatan kepada masyarakat merasa kecewa dan malu.
“Masyarakat penerima sengsara dan ini juga mencoreng nama baik bupati yang berujung pada ketidakpercayaan kepada pemerintah daerah,” kata Kasi Pemberdayaan Desa Nurali Pasaribu di Desa Sayurmatua, Nagajuang, Madina, Sumut, Jumat (22/9).
Nurali menerangkan, usulan penerima bantuan RTLH telah beberapa kali diajukan, tapi baru tahun anggaran 2022 ada tindak lanjut berupa verifikasi. “Awalnya kami usulkan 24, tapi hanya lima yang diterima untuk ditindaklanjuti. Total untuk Nagajuang ada sembilan,” terangnya.
Dia menceritakan, setelah verifikasi data dan dipastikan sembilan orang terpilih sebagai penerima, pihak dari Dinas Perkim datang ke kantor camat Nagajuang. “Penerima dikumpulkan dan disuruh untuk membuka rekening Bank Sumut dan itu sudah selesai dalam tiga hari,” lanjutnya.
Setelah itu, perwakilan penerima dibawa untuk survei toko. “Lalu kata mereka ada swadaya sehingga warga penerima harus bisa mengadakan pasir dan batu,” ujarnya.
Untuk bisa membeli pasir dan batu itu, masyarakat ada yang terpaksa harus meminjam. “Ada yang minjam di koperasi simpan pinjam yang pakai bunga. Sekarang pasir itu sudah rata dengan tanah, bangunan tak kunjung datang,” tegasnya.
Pemerintah desa, jelas Nurali, tidak tinggal diam. Pihaknya telah menyampaikan hal ini ke camat dan Dinas Perkim. “Tapi, yang di Dinas Perkim tidak terhubungi. Ditelepon tidak diangkat, di-SMS tidak dibalas, dijumpai ke kantornya orangnya tidak pernah ada,” tambahnya.
Dia mengaku kecewa dengan ketidakjelasan program tersebut. Apalagi pada awal-awal pendataan pihak Dinas Perkim mendesak agar seluruh persyaratan dilengkapi secepatnya. “Katanya tiga bulan akan selesai. Harus selesai sebelum akhir tahun 2022. Sekarang sudah mau akhir tahun 2023 tetap tidak ada,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, dua dari lima calon penerima di Desa Sayurmatua adalah janda dan memiliki anak yatim. “Coba mereka pakai hati. Bayangkan kalau itu saudara kandung mereka,” tutupnya.
“Ipaoto-oto alai anak yatim (mereka bodoh-bodohi anak yatim),” celetuk warga lain yang ada di tempat wawancara.
Sementara itu perwakilan penerima di Desa Sayurmatua Ilham Syukur berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terhadap program tersebut. “Harapannya segera dibangun,” katanya, Jumat (22/9).
Syukur menjelaskan, masyarakat penerima telah bersusah-payah dan terpaksa meminjam untuk membeli pasir dan batu sebagai bagian dari persyaratan. “Itu uang yang kami pinjam ikut difoto sebagai bukti persyaratan terpenuhi,” lanjutnya.
Kepala Desa Sayurmatua saat itu Panangian Nainggolan mengaku awalnya merasa bersyukur dengan adanya program bantuan RTLH itu. “Sebagai dukungan, saya beli materai untuk seluruh peserta. Itu uang pribadi karena saya senang dan bersyukur mengetahui ada warga saya yang menerima,” kata Panangian di kediamannya, Rabu (20/9).
Sebagai kepala desa, katanya, dia tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. “Tapi sampai hari ini belum ada hasilnya,” ujarnya. (RSL)
