Panyabungan (HayuaraNet) – Nama Arsidin Batubara sudah tak asing lagi di belantika perpolitikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Bagaimana tidak, pria kelahiran Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, ini telah duduk di kursi DPRD dalam tiga periode terakhir (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024). Tak hanya itu, dia termasuk salah satu legislator yang sangat memahami tugas dan fungsinya serta vokal menyuarakan aspirasi rakyatnya.
Masih jelas dalam ingatan dia hadir menyampaikan pembelaan kepada masyarakat dari berbagai konflik yang muncul, mulai dari kasus SMGP sampai konflik warga Desa Singkuang I dengan PT Rendi Permata Raya. Tak hanya bersuara, Arsidin juga menunjukkan keberpihakan dengan membuka ruang bantuan dan bangunan bagi daerah-daerah di Madina, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Madina.
Dalam sejarah perjalanan politik di 3 (tiga) periode yang dia arungi, banyak pansus lahir dari inisiasinya, sebut saja Pansus PT Sorik Mas Mining, Pansus Trans Singkuang, bahkan yang paling menghebohkan adalah keberaniannya mengusung Hak Angket terhadap pemerintah diperiode ke-2 menjabat sebagai anggota DPRD.
“PT SMGP jangan menjadi ‘Predator’ bagi masyarakat Madina, khususnya warga Sibanggor,” katanya menanggapi terulangnya kebocoran gas beracun milik perusahaan, Minggu 06 Maret 2022 lalu.
Terpilih tiga kali sebagai anggota DPRD tak membuat Arsidin besar kepala. Kepentingan masyarakat dan regenerasi partai yang membesarkan namanya masih menjadi prioritas utama dalam langkah politiknya. Hal itu dibuktikan pengajar di Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan ini dengan meninggalkan Dapil 4 untuk bertarung di Dapil 1 Madina.
Alasannya sederhana, dia ingin sumbangsih pemikiran dan baktinya dirasakan masyarakat di wilayah Panyabungan, Panyabungan Barat, dan Panyabungan Timur secara intensif sebagaimana dulu di Dapil sebelumnya. Di lain sisi, pria yang belakangan akrab dengan kegiatan ibadah ini hendak memberi ruang bagi kader-kader Partai Golkar di Muara Batang Gadis, Natal, Sinunukan, dan Batahan untuk berkembang.
“Tiga periode dari Dapil yang sama, rasanya sudah cukup. Saya tidak ingin menghambat kader lain menunjukkan baktinya kepada masyarakat di sini,” katanya pada suatu waktu usai reses di Siulangaling.
Kepindahannya bukan tanpa pro dan kontra. Banyak masyarakat yang berharap lulusan Magister Universitas Negeri Medan ini melanjutkan bakti di tanah kelahiran untuk terus mengawasi dan menggiring pembangunan. Namun, sekretaris DPD Partai Golkar Madina ini telah membulatkan tekad pindah Dapil. “Saya sudah tinggal di Darussalam Kec. Panyabungan sejak 2017 lalu. Saya juga harus merepresentasikan wilayah tempat saya tinggal dan bergaul dalam keseharian, urusan kampung halaman itu ibarat darah yang tumpah dan tidak pernah kering,” demikian dia beralasan.
Lahir dari keluarga sederhana, Arsidin paham bahwa ilmu adalah alat yang lebih mudah untuk mengarungi hidup dan karena itu upaya mengenyam pendidikan yang tinggi adalah jalan yang tidak bisa dihindari untuk mengangkat martabat keluarga. Maka tak heran hidupnya tak jauh-jauh dari Pendidikan. Bahkan, di tengah-tengah kesibukannya mengurusi kepentingan rakyat dia tetap meluangkan waktu untuk melanjutkan studi S-2. Tak ayal, pendidikan menjadi salah satu consern-nya selama di DPRD.
Mantan ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina ini adalah contoh nyata politisi yang lahir dari keikhlasan dan ketiadaan. Pendidikan dan gagasan di kepalanya adalah senjata utama mengarungi percaturan politik. Tak salah bila dia disebut salah satu politisi yang telah melewati banyak pertarungan pemikiran dan kedewasaan berpolitik, meskipun secara usia masih bisa disebut muda.
Tahun ini, Arsidin memilih untuk bertarung dan mewarnai pilihan masyarakat Dapil 1 dengan Nomor Urut 10 dari Partai Golkar. Dengan jejak dan track record-nya sebagai legislator tiga periode, dia berharap terus bisa membaktikan diri bagi kemaslahatan orang banyak di kursi legislatif. “Saat kita berhenti berjuang untuk orang lain, itulah saat nilai kemanusiaan kita hilang,” demikian dia membangun semangat pengabdian dan mengarungi jalan politiknya. (*)
