Panyabungan (HayuaraNet) – Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Zubaidah Nasution mengapresiasi pemerintah yang mengambil hak asuk Muhammad Zakir, bayi terlantar akibat orang tua tak kuasa merawat dengan alasan kendala ekonomi.
Meski demikian, anggota DPRD Madina ini mengingatkan agar pemerintah melakukan kajian komprehensif agar persoalan serupa tidak terjadi di masa mendatang.
“Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengambil alih hak asuh bayi itu, tetapi melakukan kajian dan tindakan lebih jauh untuk menjawab pertanyaan: kenapa sampai ada orangtua yang tega menyerahkan bayi kandungnya kepada pemerintah hanya dengan alasan tidak mampu merawat,” kata Zubaidah dikutip dari StartNews, Jumat (13/1).
Wakil Ketua Komisi I ini khawatir tanpa adanya kajian lebih lanjut terkait musabab penyerahan anak kepada pemerintah justru akan menimbulkan preseden buruk. “Persoalan ini bukan masalah keluarga semata, tetapi sudah menjadi masalah sosial,” ujarnya.
Zubaidah menyampaikan, seharusnya pemerintah menggerakkan semua potensi yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang. “Pemerintah melalui kepala lingkungan harus memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan yang sering jadi korban,” jelas Bendahara DPC Khusus Ikanas ini.
Politisi Partai Golkar ini berharap, tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak tinggal diam dengan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
“Adanya kasus ini dalam hemat saya menunjukkan angka kemiskinan di kabupaten ini makin meningkat,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang bayi laki-laki yang baru lahir ditelantarkan orangtuanya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Mandailing Natal (Madina) terpaksa mengambil alih hak asuh bayi itu dan menitipkannya ke Panti Asuhan Siti Aisyah, Kamis (12/1/2023).
Kadis Sosial P3A Madina Riswan Harahap menuturkan bayi tersebut merupakan anak dari wanita yang sempat menggelandang di Pasarlama Panyabungan beberapa pekan lalu.
“Takut hal buruk terjadi pada bayi malang tersebut, pihak kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A Madina untuk penanganannya,” katanya. (RSL)
