Panyabungan (HayuaraNet) – Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Tenaga Honorer dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terus bergulir. Awalnya, pembentukan pansus diinisiasi tujuh anggota DPRD dari empat fraksi berbeda. Terkini, sudah ada 10 legislator yang membubuhkan tanda tangan.
Dari 10 anggota DPRD yang menyatakan setuju dan telah menandatangani berkas pembentukan pansus belum ada unsur dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Dua fraski terakhir merupakan unsur pimpinan di gedung wakil rakyat.
Berdasarkan cuplikan layar yang diterima HayuaraNet, ke-10 anggota DPRD yang telah menanda tangani pembentukan pansus itu adalah Arsidin Batubara, Zubaidah Nasution, dan Sobir Lubis dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian Hj. Lely Hartati, Khoirun, Bahri Efendi, dan Zul Fahari Batubara (Persatuan Madina), H. Maraganti Batubara (Hanura), Nisat Sidik Nasution (Amanah Berkarya), dan Hj. Melati Nur (PKB).
Ketua Fraksi Gerindra Suhandi yang dikonfirmasi, Rabu (27/12), mengaku pihaknya telah mengetahui adanya wacana pembentukan pansus tersebut. Terkait tidak adanya anggota fraksi yang membubuhkan tanda tangan, Suhandi menerangkan karena mereka masih menunggu perkembangan inisiasi pansus itu.
“Fraksi Gerindra bisa menilai kekisruhan ini setelah mendengar jawaban resmi dari pemerintah daerah dari RDP yang akan dilaksanakan Komisi 1,” katanya.
Sebelumnya diberitakan Kisruh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus berlanjut. Hari ini, Rabu (27/12), ratusan peserta yang tidak lulus pada seleksi tahun ini mendatangi gedung DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi.
Di hadapan para wakil rakyat itu, tangisan peserta yang didominasi guru honorer ini pun pecah. Mereka tak bisa membendung rasa kecewa dan kesedihan akibat adanya indikasi kecurangan dalam penambahan nilai lewat SKTT. Dalam orasinya para peserta meminta penghapusan nilai SKTT, mengembalikan nilai CAT BKN, melakukan perangkingan sesuai hasil CAT, dan meminta tranparansi penilaian SKTT.
Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis yang turun langsung menjumpai para guru honorer itu menjelaskan bahwa wakil rakyat akan berada di barisan peserta PPPK yang merasa terzalimi.
Erwin menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (28/12) dengan menghadirkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk dimintai penjelasan. (RSL)
